Oleh: Lisa Izzate
Sejarah Abbasiyah pada masa dominasi Bani Saljuk dan Bani Hamdani menunjukkan satu pelajaran penting yaitu ketika negara kehilangan arah ideologis, ia tidak langsung runtuh, tetapi perlahan melemah.
Khalifah masih ada, simbol Islam tetap dijaga, namun keputusan strategis politik dan ekonomi tidak lagi berpihak pada kepentingan umat. Negara berubah dari pemimpin menjadi sekadar pengelola.
Pola serupa tampak pada pemerintahan hari ini. Secara politik, banyak negeri Muslim berdiri dengan struktur negara lengkap, tetapi kebijakan luar negerinya tidak independen. Keputusan strategis sering disesuaikan dengan tekanan kekuatan global, bukan dengan kepentingan umat Islam sendiri. Kedaulatan politik menjadi slogan, sementara arah kebijakan tetap bergantung pada kekuatan besar dunia.
Dalam bidang ekonomi, kelemahan ideologis itu tampak lebih nyata. Negara-negara Muslim kaya sumber daya alam, namun kebijakan ekonominya tunduk pada sistem global berbasis utang, liberalisasi, dan eksploitasi. Negara sibuk menambal defisit dan menjaga “kepercayaan pasar”, tetapi gagal melindungi rakyat dari kemiskinan struktural. Islam hadir sebagai etika personal—anjuran sedekah dan zakat—namun tidak menjadi dasar sistem ekonomi negara.
Kondisi ini mengingatkan pada masa Abbasiyah akhir, ketika wilayah Islam terfragmentasi. Masing-masing dinasti mengurus kepentingannya sendiri, sementara pusat kekuasaan kehilangan kendali. Akibatnya, umat Islam besar secara jumlah, tetapi lemah secara daya tawar.
Sejarah membuktikan, perpecahan internal selalu menjadi pintu masuk dominasi eksternal. Penderitaan Palestina adalah cermin paling telanjang dari kelemahan ini. Selama puluhan tahun, penjajahan berlangsung di hadapan dunia Islam yang berjumlah lebih dari dua miliar jiwa. Kecaman diplomatik rutin disuarakan, bantuan kemanusiaan terus dikirim, namun penjajahan tidak pernah benar-benar dihentikan. Masalahnya bukan kurangnya empati umat, melainkan absennya kepemimpinan politik yang mampu bertindak tegas dan kolektif. Sebagaimana Abbasiyah yang kehilangan kekuasaan riil sebelum akhirnya runtuh, dunia Islam hari ini menghadapi risiko serupa.
Negara-negara Muslim masih berdiri, tetapi tanpa visi ideologis yang menyatukan. Islam dipelihara sebagai identitas dan simbol, bukan dijadikan dasar kebijakan politik, ekonomi, dan pertahanan. Kritik terhadap pemerintahan hari ini tidak cukup diarahkan pada individu penguasa atau kegagalan teknis kebijakan.
Persoalan yang lebih mendasar adalah hilangnya peran negara sebagai pemimpin umat. Negara yang hanya mengelola, tanpa ideologi yang memandu arah, akan selalu reaktif, defensif, dan mudah ditekan.
Sejarah Abbasiyah mengingatkan bahwa simbol tanpa substansi tidak menyelamatkan peradaban. Tanpa kepemimpinan yang menjadikan Islam sebagai landasan pengambilan keputusan negara, umat akan terus membayar mahal: ketergantungan politik, ketidakadilan ekonomi, dan penderitaan yang berulang—dari Baghdad di masa lalu hingga Gaza di hari ini.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar