Oleh : Vera Carolina, S.P
Penjajahan Palestina
Penderitaan kaum Muslimin di Palestina hingga saat ini masih memprihatinkan.. Sejak invasi Israel ke Gaza yang telah berlangsung selama dua tahun empat bulan lebih dari 71.800 warga Palestina telah tewas. Penderitaan ini diawali seiring melemahnya kekuatan Khilafah Ustmani sebagai pelindung umat, gelombang pendaratan imigran Yahudi diantara tahun 1882-1903 terjadi. Tak lama kemudian Khilafah kalah dalam perang Dunia 1. Inggris, Prancis, serta Rusia membuat perjanjian rahasia Sykes-Picot 1916 membagi-bagi wilayah Timur Tengah bagaikan rampasan perang. Palestina diletakkan dibawah administratif internasional. Kemudian muncul Deklarasi Balfour 2 november 1917 oleh Arthur James Balfour. Deklarasi Ini berisi komitmen Inggris untuk mendukung pendirian tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Sejak deklarasi ini, imigran Yahudi dari Eropa ke tanah Palestina kian Masif.
Puncak ketiadaan pelindung Palestina terjadi saat Khilafah ustmaniyah diabolisi pengkhianat Mustafa Kemal yang bekerjasama dengan inggris pada 3 maret 1924. Impian Herzl tentang pendiriaan negara Yahudi terwujud. PBB mengeluarkan resolusi pada 1947 yang berisi pembagian wilayah mandat Palestina yang dikuasi Inggris menjadi dua negara independent satu negara Yahudi dan satu negara Arab Saudi. Setahun kemudian 14 Mei 1948, entitas penjajahan Yahudi dengan dukungan Barat mendeklarasikan berdirinya negara israel yang menjadi malapetaka bagi rakyat Palestina. Sekitar 700.000 hingga 750.000 orang Palestina kehilangan tempat tinggal dan menjadi pengungsi akibat di usir entitas Zionis. Banyak pemukiman rakyat Palestina di hancurkan, genosida pun terjadi. Deminkianlah kondisi kaum Muslimin ketika pelindung Umat telah hilang dari Peradaban dunia.
Penyelesaian penjajahan Palestina
Rakyat di berbagai dunia hari ini menyaksikan peristiwa genosida di Palestina secara umum lebih simpati terhadap Palestina dan mengutuk keras Zionis Yahudi serta penguasa-penguasa negeri-negeri Islam yang diam tidak beraksi membela kaum Muslimin di Palestina dalam kondisi lemah tak berdaya.
Berbagai pihak telah berusaha memberikan penyelesaian krisis Palestina yang sudah berlangsung 75 tahun. Akan tetapi penyelesaian yang mereka buat bersabdar pada asas sekulerisme. Hingga mereka menganggap penyelesaian Palestina yang memungkinkan adalah dengan pendekatan diplomasi perdamaian. Melalui lembaga Internasional PBB inilah harapan mereka tercapai keadilan dengan mengeluarkan berbagai resolusi PBB. Contoh tahun 1967 hingga 1985 Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi 131 Resolusi yang secara langsung menangani konflik Arab-Zionis Yahudi. Semua resolusi yang dikeluarkan tidak berpengaruh terhadap penjajahan Palestina oleh Zionis Yahudi.
Termasuk upaya perdamaian adalah normalisasi hubungan denga penjajah zionis Yahudi dengan uni emirat Arab, Bahrain, Maroko dan Sudan. Selain itu, Penyelesaian dengan pendekatan bantuan kemanusian diberikan kepada Palestina. Sesungguhnya bantuan kemanusian itu hanya untuk korban kezaliman zionis Yahudi. Sementara penjajah Zionis masih eksis membombardir Gaza Palestina.
Sejumlah perjanjian yang dibuat oleh Amerika bagi kemerdekaan Palestina seperti Perjanjian Oslo 1 tahun 1993, Oslo II tahun 1995, Road map Peace tahun 2003 yang inti road map ini bahwa Palestina harus menghentikan perlawanan terhadap Israel. Kemudian di tahun 2007 dilaksanakan Konferensi Annapolis di gelar oleh presiden George W Bush menjanjikan dua negara Palestina dan Israel hidup berdampingan damai. Terbaru usulan solusi dua negara digulirkan pada sidang umum PBB ke 80 tanggal 9 September 2025 dengan mengeluarkan deklarasi Newyork dengan isi Israel sebagai entitas resmi yang harus dijaga keamanannya. Sementara pihak Palestina ditekan untuk melucuti senjata Hamas di Gaza. Di sidang umum tersebut sebanyak 149 negara anggota mendukung kemerdekaan Palestina sedangkan 10 negara menolak diantara nya Amerika Serikat dan Israel. Amerika serikat tidak diam terhadap deklrasi Newyork dengan menginisiasi lembaga skala global pada 22 januari 2026 yang disebut Board of Peace(Dewan Perdamaian). BoP ini menjadi perbincangan negara-negara di dunia terkait Peran Amerika menyolusi krisis Palestina.
Hakikat BoP
Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian adalah badan internasional yang diinisiasi Presiden AS Donald J Trump pada tahun 2026 untuk mengelola pascakonflik Gaza, stabilitas keamanan, dan rekonstruksi. Gedung Putih mengklaim inisiasi itu untuk membangun kembali Gaza yang memberi perdamaian dan stabilitas. Pernyataan gedung putih bahwa BoP adalah langkah maju dan penting dalam mewujudkan visi Presiden Trump untuk mengubah Gaza dari wilayah yang dilanda konflik dan keputusasaan jadi wilayah yang ditandai dengan peluang, harapan, dan vitalitas. Pada proses perdamaian Gaza BoP akan menata ulang sosial politik Gaza, demiliterisasi (pelucutan senjata), deradikalisasi serta merencanakan rekonstruksi Gaza jangka menengah.
BoP disebutkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 sebagai badan yang bertugas mengawasi proses rencana perdamaian Gaza. Dewan Perdamaian diusulkan pada September 2025 dan secara resmi didirikan di sela-sela Forum Ekonomi Dunia ke-56 pada Januari 2026.
Resolusi 2803 menyambut baik BoP untuk membantu upaya rekonstruksi di Jalur Gaza, melalui Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), dan mengizinkannya untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian sementara. Negara-negara peserta BoP diharuskan untuk memberikan kontribusi sebesar US$1 miliar kepada organisasi tersebut untuk memperbarui keanggotaan setelah tiga tahun pertama. Pada tahun 2026 sebanyak 25 (termasuk Arab, Indonesia, dan Israel) dari 62 negara yang diundang telah menandatangani piagam BoP.
Jika dicermati BoP dibuat mempunyai tujuan geopiltik dan ekonomi. Secara geopolitik, AS menjadi pengendali persoalan Palestina. Dalam penyelesaian persoalan Pestina AS tidak akan memyentuh akar persoalan Palestina yaitu penjajahan. Secara Ekonomi rekonstruksi gaza baru menjadi target keuntungan besar bagi ekonomi AS.
Legitimasi Penjajahan Palestina
BoP memicu perdebatan sengit karena pelaksanaan gerak BoP menjadi legitimasi Amerika menjajah Palestina dengan narasi kemanusiaan. Meskipun diklaim sebagai solusi rekonstruksi Gaza dan didukung beberapa negara termasuk Indonesia, namun BoP dikritik karena beberapa hal:
1. AS menggariskan bahwa masalah krisis Palestina di atasi dengan perdamaian dan kemanusian. Padahal hakikat perdamaian yang dimaksud adalah melucuti persenjataan hamas. Sehingga perlawanan secara fisik terhadap zionis tidak akan terjadi. Terbentuknya hamas adalah bagian dari upaya melawan kejahatan zionis Israel yang merebut tanah Palestina dan membombardir Gaza. Jika pelucutan senjata hamas terjadi maka rakyat palestina berada dalam tekanan dan kendali AS.
2. Palestina tidak menjadi anggota BoP yang diundang dan mempunyai hak suara untuk didengar kehendaknya. Sehingga BoP yang terbentuk tidak representatif karena minim keterlibatan perwakilan Palestina dalam struktur Formalnya. Alhasil kedaulatan antar negara dinilai tidak setara karena dominasi otoritas ketua Dewan BoP adalah Donald Trump.
3. Kontrol mutlak dan komersialisasi dipimpin secara permanen oleh Donal trump. Struktur yang dibentuk dikritik seperti perusahaan pribadi. Apapun kehendak AS beserta sekutunya Israel mampu mendominasi kebijakan rekonstruksi New Riviera Gaza ke depan.
4. BoP sebagai badan internasional tandingan bisa mendegradasi resolusi PBB yang mngakui kemerdekaan Palestina. Pada sidang Umum PBB ke 80 As dan Israel tidak setuju kemerdekaan Palestina, tetapi dengan adanya otoritas ketua Dewan Donald Trump, Gaza palestina akan sulit mendapatkan kedaulatan negara Palestina.
Keempat point diatas menggambarkan bahwa BoP sebagi manuver politik global AS untuk memenangkan konstelasi Internasional. AS sebagai negara adidaya saat ini akan menjaga pengaruh politik Global agar kendali politik global berada dibawah kendali AS. Sejatinya Bop menjadi legitimasi As tetap menjajah Palestina.
Butuh Kepemimpinan Global
Apa yang terjadi di Palestina meyadarkan kita bahwa umat islam harus bersatu dalam satu kepemimpinan Global. Umat Islam harus memilki perisai sebagai pelindung dari tindakan zalim dan brutal orang-orang kafir terhadap kaum muslimin di Palestina. Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Imam (khalifah) itu laksana perisai di mana orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya.” (HR. Bukhari, Ahmad, Abu Dawud)
Ketiadaan kepemimpin global kaum muslimin mengakibatkan penderitaan Palestina akan terus terjadi. Pengusiran hingga genosida dilakukan oleh Zionis Israel didukung negara adidaya saat ini yaitu AS.Penyelesaian palestina dengan dibentuk nya Dewan Perdamaian sesungguhnya demi kepentingan politik global yang dikomandoi AS sebagai negara adidaya hari ini.
Penyelesaian palestina yang hakiki seharusnya berdasarkan standar syariat. Persoalan Palestina sejatinya adalah penjajahan zionis yahudi pada tanah kaum muslimn di Palestina. Solusi syariat adalah menghentikan penjajahan Zionis Yahudi di Palestina bukan malah membagi wilayah palestina kepada pejajah Zionis Israel atas nama perdamaian. Oleh karena itu, solusi penghentian penjajahan palestina di perlukan Jihad dan kepemimpinan global kaum muslim dalam bingkai Sistem kehidupan Islam.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
){kind=link}
0 Komentar