Oleh: Najma MR (Penggiat Literasi)
Hari Raya Idulfitri seharusnya menjadi momentum kemenangan dan kebahagiaan yang murni. Namun, realita di lapangan menunjukkan kontradiksi yang memilukan. Di balik keriuhan takbir dan kegembiraan mudik, jutaan keluarga justru sedang berjuang melawan badai finansial yang mengancam ketahanan rumah tangga. Perayaan yang suci sering kali menyisakan residu berupa tumpukan utang menggunung, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Fenomena "makan utang" setelah Lebaran kini bukan lagi sekadar kiasan, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi rakyat.
Fakta Pahit di Balik Geliat Lebaran
Kondisi ekonomi masyarakat menjelang dan pasca-Lebaran menunjukkan tren mengkhawatirkan. Berdasarkan proyeksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aktivitas pinjaman online (pinjol), multifinance, hingga pergadaian mengalami peningkatan signifikan selama bulan Ramadan dan Idulfitri. Kenaikan beban pengeluaran yang tidak dibarengi peningkatan pendapatan setara memaksa masyarakat mencari jalan pintas finansial.
Melansir pemberitaan dari Inilah.com (12 April 2024), para ekonom telah memberikan peringatan keras mengenai fenomena "habis makan tabungan, terbitlah makan utang" setelah masa Lebaran usai. Tekanan ini dipicu oleh daya tahan ekonomi rumah tangga yang semakin melemah akibat lonjakan harga barang pokok, melambungnya ongkos mobilitas, serta dampak tekanan kurs yang merembet pada daya beli. Ditambah lagi, jaring pengaman sosial dari pemerintah dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran, sehingga keluarga menengah ke bawah harus menanggung beban ekonomi secara mandiri melalui instrumen utang.
Kapitalisasi Ramadan dan Jebakan Digital
Analisis terhadap situasi ini mengungkap bahwa momen Ramadan dan Lebaran telah mengalami kapitalisasi luar biasa. Tradisi ini sering kali dibebani oleh tekanan sosial untuk tampil konsumtif, yang pada akhirnya melahirkan beban ekonomi berat bagi keluarga. Di tengah rapuhnya daya beli, era digitalisasi justru hadir memberikan alternatif solusi berupa utang instan yang sangat membahayakan. Kemudahan akses pinjaman digital tanpa agunan menjadi jebakan maut bagi keluarga yang sedang terhimpit kebutuhan rutin.
Ironisnya, perputaran ekonomi rakyat saat ini seolah-olah difasilitasi oleh utang di tengah pertumbuhan upah yang cenderung stagnan. Kondisi ini memaksa keluarga untuk terus bergantung pada utang ribawi demi menutupi kebutuhan jangka pendek maupun menengah. Sistem ekonomi saat ini gagal memberikan proteksi, malah membiarkan industri pinjaman predator berkembang pesat di tengah kesulitan hidup masyarakat. Alih-alih mendapatkan kesejahteraan, keluarga justru terperosok dalam ketergantungan finansial yang merusak tatanan sosial dan mental.
Islam: Solusi Sistemik untuk Kesejahteraan Hakiki
Keluarga saat ini membutuhkan lebih dari sekadar narasi "ekonomi inklusif" yang sering didengungkan namun minim realisasi. Dibutuhkan sebuah sistem ekonomi yang mampu membangun keseimbangan dan distribusi kekayaan merata, sehingga harta tidak hanya berputar di kalangan pemilik kapital saja. Kesejahteraan harus dirasakan oleh setiap individu rakyat melalui penyediaan lapangan kerja layak, stabilitas nilai mata uang, dan kendali harga barang yang terjangkau.
Sistem ekonomi Islam menawarkan kemandirian dan keadilan yang tidak dimiliki oleh sistem kapitalisme. Islam mengharamkan riba yang menjadi akar penderitaan ekonomi dan mendorong produktivitas melalui sektor riil. Namun, penerapan sistem ekonomi ini tidak bisa berdiri sendiri; ia membutuhkan kekuatan politik berdaulat untuk melepaskan ketergantungan negara dari jeratan globalisasi dan liberalisasi perdagangan yang merugikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an: "...Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumanNya." (QS.Al-Hashr:7)
Dalam konstruksi Islam, negara bertanggung jawab penuh sebagai pengurus rakyat (raa'in). Negara akan mengembalikan momentum Ramadan dan Idulfitri sesuai tuntunan syariat, yakni sebagai sarana mewujudkan ketakwaan kolektif, bukan sekadar festival konsumsi. Dengan sistem politik dan ekonomi berlandaskan syariat, negara mampu menciptakan iklim menyejahterakan tanpa harus membiarkan rakyatnya terlilit utang. Hanya dengan kembali pada aturan Sang Pencipta, ketahanan ekonomi keluarga dapat terwujud secara berkelanjutan, sehingga kegembiraan Lebaran tidak lagi berakhir dengan duka finansial.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar