Oleh: Agung Ratna (Aktivis Muslimah Peduli Umat)
Kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat kembali menuai polemik. Dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ATR), khususnya Pasal 2.9 tentang ketentuan halal untuk produk manufaktur, tercantum klausul yang membebaskan sejumlah produk asal AS dari kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal di Indonesia.
Produk seperti kosmetik, alat kesehatan, serta berbagai barang manufaktur lainnya tidak lagi diwajibkan memiliki sertifikasi halal dari otoritas Indonesia. Bahkan, Indonesia juga tidak akan mengenakan kewajiban pelabelan atau sertifikasi bagi produk nonhalal. Lebih jauh lagi, berdasarkan dokumen Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Indonesia harus mengakui label halal dari lembaga sertifikasi AS yang telah diakui, tanpa intervensi tambahan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah ini keputusan yang mempertimbangkan iman umat, atau sekadar demi rasa aman dalam relasi dagang?
Ekosistem Halal yang Kian Melemah
Padahal Indonesia telah memiliki Undang-Undang Jaminan Produk Halal, regulasi teknis Kementerian Agama, serta institusi resmi seperti BPJPH. Namun, ekosistem halal di negeri mayoritas Muslim ini belum sepenuhnya kokoh. Implementasi masih bertahap, pengawasan belum optimal, dan kesadaran produsen belum merata.
Dengan adanya pembebasan sertifikasi bagi produk AS, upaya membangun kemandirian dan kedaulatan halal semakin tergerus. Standar halal yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan akidah umat justru dilonggarkan atas nama kerja sama perdagangan.
Padahal dalam Islam, halal dan haram tidak terbatas pada makanan dan minuman. Kosmetik, obat-obatan, kemasan, bahkan bahan penunjang produksi pun memiliki dimensi hukum syariah. Mengabaikan hal ini berarti mereduksi konsep halal hanya menjadi simbol administratif, bukan prinsip keimanan.
Logika Dagang Mengalahkan Prinsip Syariah?
Kesepakatan ini menunjukkan arah kebijakan yang lebih menekankan keuntungan ekonomi daripada penjagaan nilai ruhiyah umat. Demi tarif dagang yang lebih ringan, negara rela menyesuaikan standar halal dengan kepentingan negara lain.
Padahal fakta sejarah menunjukkan bahwa Amerika Serikat bukanlah negara yang memiliki standar halal berbasis syariah Islam. Dalam banyak kasus, intervensi terhadap regulasi halal Indonesia telah terjadi sebelumnya, sebagaimana diberitakan berbagai media nasional.
Ketika sertifikasi halal untuk produk makanan dan sembelihan dari AS dapat ditentukan oleh lembaga mereka sendiri, lalu diakui tanpa verifikasi substansial, di mana posisi kedaulatan syariah? Apakah standar halal umat Islam kini harus tunduk pada standar negara non-Muslim?
Halal-Haram adalah Persoalan Iman
Bagi seorang Muslim, halal dan haram adalah prinsip mendasar yang berkaitan langsung dengan akidah. Allah SWT berfirman:
يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًاۖ
Artinya : "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi…” (QS. Al-Baqarah ayat 168).
Negara dalam Islam adalah ra’in (pengurus) dan junnah (pelindung). Ia wajib menjamin rakyatnya hidup dalam ketaatan, termasuk dalam mengonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram. Negara tidak boleh menyerahkan standar halal kepada pihak yang tidak beriman kepada syariah.
Ulama pun memiliki tanggung jawab menjaga kejelasan hukum halal dan haram. Kafir harbi tidak memiliki otoritas menentukan standar syariah bagi kaum Muslimin. Umat Islam dilarang tunduk kepada standar yang bertentangan dengan prinsip Islam.
Kebutuhan Akan Institusi Pelindung Syariah
Kaum Muslimin membutuhkan institusi negara yang menjadikan akidah Islam sebagai asas, bukan sekadar nilai budaya. Negara yang seluruh kebijakannya ditimbang dengan halal-haram, bukan untung-rugi materi.
Dalam sistem Islam, seluruh produk impor harus memenuhi standar syariah secara ketat. Negara tidak akan menjalin kerja sama, termasuk perdagangan, dengan negara kafir harbi fi’lan yang nyata-nyata memusuhi umat Islam.
Khilafah sebagai ra’in dan junnah bertanggung jawab memastikan bahwa setiap komoditas yang beredar di tengah masyarakat benar-benar halal sesuai syariah. Orientasi kepemimpinannya adalah ridha Allah, bukan sekadar stabilitas pasar global.
Penutup
Pelonggaran sertifikasi halal produk AS bukan sekadar isu teknis perdagangan. Ini adalah persoalan kedaulatan hukum dan penjagaan iman umat. Jika standar halal dapat dinegosiasikan demi kepentingan ekonomi, maka yang terancam bukan hanya regulasi, tetapi juga prinsip dasar keislaman dalam kehidupan publik. Pertanyaannya kini jelas: apakah kebijakan ini lahir dari pertimbangan iman, atau sekadar demi rasa aman dalam relasi dagang global?
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar