Oleh: Nur Aiza Wadhurianti (Aktivis Muslimah)
Indonesia kini berada dalam fase krusial diplomasi perdagangan yang mempertaruhkan kedaulatan syariat demi stabilitas ekonomi. Melalui Agreement on Reciprocal (ATR) dengan Amerika Serikat (AS), pemerintah telah menyepakati sederet pelonggaran sertifikasi halal yang secara fundamental mengancam integritas implementasi UU jaminan produk halal (JPH). Kebijakan ini merupakan bentuk nyata dari pergeseran prioritas, dimana aspek “aman” dalam hubungan bilateral dan tarif dagang lebih diutamakan daripada penjagaan terhadap aspek “iman”. Label halal yang seharusnya menjadi standar mutlak bagi konsumen muslim, kini tampak teredukasi menjadi sekedar instrument tawar-menawar politik dalam pusaran kapitalisme global.
Karpet Merah bagi Produk Manufaktur Amerika
Implementasi jaminan produk halal di Indonesia kini menghadapi tantangan serius seiring dengan munculnya ketentuan dalam dokumen ATR, khususnya pada pasal 2.9, yang memberikan keistimewaan luar biasa bagi komoditas asal Amerika Serikat. Dalam kesepakatan ini menunjukan adanya pergeseran dari standar perlindungan konsumen berbasis syariat menuju kemudahan perdagangan tanpa batas.
Indonesia telah berkomitmen untuk memberikan pengecualian khusus bagi produk-produk manufaktur asal AS, yang mencakup sektor kosmetik, alat kesehatan (alkes), dan berbagai barang manufaktur lainnya. Secara praktis, kebijakan ini membebaskan produk-produk tersebut dari kewajiban sertifikasi maupun pelabelan halal yang selama ini menjadi syarat mutlak bagi produk yang beredar di dalam negeri. Akibatnya industry manufaktur Amerika mendapatkan akses masuk ke pasar Indonesia tanpa harus melewati proses audit syariah yang ketat. Padahal, produk seperti kosmetik dan alkes memiliki titik kritis kehalalan yang tinggi, terutama pada penggunaan bahan-bahan aktif atau zat tambahan yang sering kali berasal dari turunan hewan yang tidak jelas status penyembelihannya. (Bisnis.com, "Indonesia Bebaskan Produk Manufaktur AS dari Kewajiban Halal", 2024).
Dalam ekosistem halal yang komperhensif, kehalalan sebuah produk tidak hanya dilihat dari isinya, tetapi juga daru kemasan dan proses distribusinya agar tidak terjadi kontaminasi silang (cross-contamination). Namun, kesepakatan ATR ini justru mengecualikan material pengangkut dan kemasan produk manufaktur AS dari kewajian halal.
Salah satu point yang paling krusial dalam kesepakatan ini adalah kesanggupan Indonesia untuk tidak mengenakan kewajiban pelabelan bagi produk yang berstatus non halal asal AS. Hal ini menciptakan situasi di mana produk yang mengandung unsur haram sekalipun dapat beredar bebas di supermarket tanpa identitas atau peringatan yang jelas. Bagi konsumen muslim, ketiadaan label “non halal” sering kali dianggap sebagai jaminan keamanan. Fungsi proteksi negara terhadap akidah rakyatnya pun luruh, karena masyarakat dibiarkan dalam ketidaktahuan saat memilih produk konsumsi.
Akar Sekularisme dalam Standar Ganda
Pelonggaran sertifikasi halal yang tertuang dalam kesepakatan ATR ini bukanlah sekedar masalah teknis administrasi perdagangan, melainkan cerminan dari pengabaian tanggung jawab negara yang bersifat sistemis dan ideologi. Fenomena ini menunjukan bagaimna nilai-nilai syariat dikompromikan demi kepentingan pragmatis yang berakal pada sistem sekuler.
Penyerahan otoritas sertifikasi halal kepada lembaga-lembaga di Amerika Serikat adalah bentuk ketundukan politik yang sangat berbahaya. AS adalah negara yang secara ideologis bersifat sekuler dan secara nyata tidak memiliki standar fundamental mengenai konsep halal dana haram yang sesuai syariat. Dengan memberikan pengakuan otomatis terhadap label halal mereka, Indonesia secara sukarela membiarkan kedaulatan hukumnya diintervensi oleh pihak asing. Fakta ini membuktikan bahwa negara terjebak dalam arus kebijakan global yang dikendalikan oleh kekuatan luar yang secara syar’I tidak berhak menjadi pelindung atau menentu standar bagi kaum muslimin.
Sejatinya, penguasa memikul amanah yang penuh atas setiap kemaslahatan umat, baik urusan dunia maupun akhirat. Dalam islam, kepemimpinan adalah kontak untuk menjaga agama (hifzhud diin) dan mengatur urusan dunia dengan agama tersebut. Ketika negara memberikan produk-produk tanpa kejelasan status halal masuk ke pasar domestic hanya demi kelancaran arus barang, hal ini merupakan bentuk penghianatan nyata terhadap amanah penjagaan akidah rakyat. Negara seolah lepas tangan dari kewajiban memastikan bahwa setiap suap makanan atau barang gunaan yang digunakan rakyatnya terjamin kehalalannya.
Kesepakatan ini secara paksa memisahkan nilai-nilai agama dari urusan public dan interaksi sosial. Padahal, negara memiliki kewajiban untuk menjamin terciptanya lingkungan yang bersih dari segala unsur haram. Hal ini krusial demi menjaga fitrah manusia, terutama bagi anak-anak dan generasi muda. Pengasuhan (hadhanah) yang berkualitas tidak mungkin tidak mungkin terwujud jika ekosistemnya dipenuhi dengan produk syubhat dan haram yang tidak teridentifikasi. Pelonggaran sertifikasi bagi produk AS seperti kosmetik dan barang manufaktur lainnya justru merusak tatanan sosial yang sehat bagi kehidupan generasi muslim.
Fenomena ini menunjukan bahwa orientasi kebijakan negara bergeser sepenuhnya menjadi materialistik. Seluruh aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan internasional dan pendapatan negara, wajib bersumber dan dikelola sesuai dengan koridor hukum syara’. Namun, praktik mengajar tarif dagang murah dan kemudahan investasi dengan cara mengorbankan standar halal membuktikan bahwa Indonesia sedang berada dalam cengkraman sistem ekonomi kapitalis. Sistem ini menafikan nilai ruhiyah dan menggantikan dengan keuntungan materi semata sebagai tolak ukur utama keberhasilan negara.
Mengembalikan Peran Negara sebagai Perisai Akidah
Mengatasi carut-marut dalam kesepakatan ATR ini memerlukan perubahan paradigma dan fundamental. Solusi yang ditawarkan bukan sekedar perbaikan administrasi teknis, melainkan kembalinya tatanan kehidupan pada aturan sang pencipta melalui institusi politik berdaulat secara syariat.
Fungsi administrasi negara tidak boleh sekadar menjadi alat birokrasi yang memudahkan kepentingan korporasi asing, melainkan harus difungsikan secara efisien untuk mengatur urusan rakyat demi tercapainya kemaslahatan syar’i. Dalam peradigma ini, negara bukan bertindak sebagai “makelar dagang” yang mengajar komisi tarif murah, melainkan sebagai pelayan (khadim) yang menjamin setiap produk baik makanan, obat-obatan hingga barang manufaktur yang masuk ke tangan rakyat adalah produk yang halalan thoyyiban. Negara memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi mandiri dan audit ketat tanpa bisa diintervensi oleh tekanan politik negara mana pun.
Untuk melepaskan diri dari jerat ketergantungan ekomoni global, negara harus memiliki kedaulatan fiscal dan moneter yang mandiri. Kebijakan perdagangan luar negeri dan pengelolaan sumber daya negara harus diletakan dalam kerangka kedaulatan syariat. Hal ini berarti negara tidak akan pernah membiarkan komoditas yang membahayakan akidah atau kesehatan rakyat masuk kedalam wilayahnya hanya demi mengajar insentif finansial atau investasi sesaat. Kebutuhan rakyat akan barang-barang manufaktur tidak boleh dijadikan alasan untuk menggadaikan standar hukum Allah, sebaliknya negara akan mendorong kemandirian industry dalam negeri agar tidak terus menerus didikte oleh syarat-syarat dagang negara penjajah
Perlindungan terhadap status halal-haram tidak boleh dilakukan secara parcial atau tebang pilih hanya pada produk tertentu. Penegakan hokum syariat harus mencakup seluruh komoditas tanpa terkecuali, karena setiap benda yang digunakan manusia terikat pada hukum syara’ mengenai ibahah (kebolehan) dan hurmah (keharaman). Konstruksi perlindungan semacam ini hanya bisa dilakukan oleh institusi negara yang berasaskan akidah Islam, yakni Khilafah. Di bawah naungan khilafah, kedaulatan sepenuhnya ada ditangan syara’, bukan di tangan kepentingan modal atau lobi pengusaha internasional. Dengan demikian, jaminan halal menjadi hak yang melekat bagi setiap warga negara, bukan beban birokrasi yang bisa diperjualbelikan.
Khilafah sebagai institusi yang menjaga kemuliaan Islam tidak akan melakukan kerjasama dagang yang merugikan syariat dengan negara-negara karfir harbi yakni negara-negara yang secara nayata menunjukan permusuhan atau dominan politik dan ekonomi terhadap umat Islam. Standar halal tetap berada di bawah kendali penuh otoritas Islam yang dilandasi rasa takut kepada Allah, bukan rasa takut kepada sanksi dagang atau kehilangan akses pagar global. Dengan ketegasan ini, umat Islam tidak akan lagi dipaksa tunduk pada lembaga sertifikasi asing yang tidak memiliki kompetensi syar’i. negara akan memastikan bahwa setiap perjanjian internasional yang ditandatangani adalah untuk memperkuat kedaulatan Islam, bukan untuk melanggengkan hegemoni asing atas akidah kaum muslimin.
Memilih Rida Allah di Atas Keuntungan Duniawi
Seluruh rangkaian pelonggaran sertifikasi halal yang tertuang dalam kesepakatan ATR ini sejatinya merupakan alarm keras bagi seluruh umat Islam. Kebijakan ini bukan sekadar urusan teknis perdagangan atau sekadar kemudahan prosedur bagi pelaku industri manufaktur, melainkan sebuah ancaman nyata terhadap benteng pertahanan akidah kaum Muslimin. Ketika negara mulai memangkas standar halal dan membiarkan produk tanpa kejelasan identitas hukum masuk ke ruang-ruang konsumsi rumah tangga kita, maka kedaulatan syariat sedang berada di ujung tanduk.
Kita harus menyadari bahwa keamanan ekonomi yang dicapai dengan cara menggadaikan integritas iman adalah keamanan yang semu. Stabilitas pertumbuhan yang dibangun di atas kompromi terhadap hukum haram dan syubhat hanyalah fatamorgana yang rapuh di hadapan Allah SWT. Kekayaan materi atau stabilitas investasi tidak akan pernah membawa keberkahan jika diperoleh dengan membiarkan rakyatnya terperosok dalam ketidakjelasan status konsumsi. Keuntungan ekonomi bersifat sementara, namun dampak dari pengabaian terhadap hukum Allah akan berimplikasi panjang pada rusaknya tatanan spiritual dan sosial umat.
Oleh karena itu, perlindungan hakiki bagi kaum Muslimin tidak boleh ditukar dengan janji-janji manis tarif dagang murah atau kemudahan investasi asing. Kesejahteraan rakyat tidak boleh menjadi alasan pembenar (justifikasi) untuk menyingkirkan syariat dari panggung kenegaraan. Halal dan haram adalah batasan yang ditetapkan oleh Sang Pencipta yang tidak memiliki ruang untuk negosiasi politik atau transaksi ekonomi demi kepentingan modal. Martabat umat Islam terletak pada ketaatannya, bukan pada kepatuhannya terhadap dikte negara-negara penjajah.
Pada akhirnya, realitas ini menjadi pengingat bahwa sudah saatnya umat menuntut kembalinya sistem yang menempatkan Rida Allah di atas segalanya. Umat membutuhkan institusi politik yang tidak lagi meraba-raba dalam kegelapan sekularisme, melainkan negara yang menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai kompas tunggal dalam setiap kebijakan publiknya. Hanya dengan kembali pada sistem Islam yang murni, setiap regulasi yang lahir termasuk dalam urusan jaminan halal akan benar-benar menjadi jaminan keselamatan di dunia dan akhirat. Keadilan dan keamanan sejati hanya akan terwujud ketika negara hadir sebagai perisai (junnah) yang takut kepada Allah, bukan takut kepada tekanan kekuasaan global.
Wallahu’alam bisawab
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar