Oleh : Iky Damayanti, ST.
Luka di Jantung Negeri: Sebuah Ironi Ramadhan
Kabar duka menyelimuti Kabupaten Cianjur di awal Maret 2026. Seorang pria paruh baya, MI (56), menghembuskan nafas terakhirnya bukan karena usia atau penyakit kronis yang lama diderita, melainkan akibat luka penganiayaan yang memilukan. Tragedi ini bermula dari tuduhan pencurian dua buah labu siam. Namun, dibalik angka "dua buah labu" tersebut, tersimpan realitas sosial yang jauh lebih kelam, (kompas.com, 5/3/26).
MI bukanlah seorang kriminal kambuhan yang mencari keuntungan materi. Ia adalah seorang anak yang berbakti, yang sehari-harinya merawat ibundanya yang telah berusia satu abad. Motif di balik aksi nekatnya hanyalah satu: perut yang kosong. Di tengah persiapan menyambut buka puasa, ia tidak memiliki sebutir beras pun di rumahnya. Kemiskinan ekstrem telah memojokkannya pada pilihan yang mustahil, yang akhirnya dibayar mahal dengan nyawanya sendiri, (jabar.antaranews.com, 5/3/26). Padahal secara data daerahnya adalah salah satu daerah dengan laju ekonomi tertinggi di Negeri ini.
Pemerintah Kapital: Respons Reaktif Setelah Jatuhnya Korban
Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi dengan dinamika ekonomi paling progresif, kini berada di bawah sorotan tajam. Kasus MI adalah bukti nyata bahwa statistik pertumbuhan ekonomi seringkali hanyalah angka hampa yang gagal memotret penderitaan di gang-gang sempit desa. Respons pemerintah yang cenderung saling menyalahkan, mulai dari menunjuk kelalaian RT/RW hingga tuntutan pendataan ulang menunjukkan pola birokrasi yang reaktif, bukan preventif.
Dalam sistem demokrasi yang berkelindan dengan kapitalisme, regulasi sering kali lahir dari rahim kepentingan para penguasa dan pemilik modal. Nilai satu nyawa seolah tereduksi menjadi seharga sayuran murah ketika sistem pengamanan sosial tidak berjalan. Kebijakan-kebijakan publik acap kali dibungkus dengan narasi "pro-rakyat" demi citra politik, padahal di lapangan, jurang pemisah antara si kaya dan si miskin semakin menganga lebar.
Kritik Sistemik: Ketika Ekonomi Menjadi Alat Bisnis
Dalam paradigma kapitalistik, indikator kesuksesan diukur melalui pendapatan per kapita rata-rata. Namun, rata-rata adalah penipuan statistik; ia menggabungkan kekayaan luar biasa segelintir konglomerat dengan kemiskinan absolut jutaan rakyat. Faktanya, sebagian besar aset negara dikuasai oleh kelompok elit, sementara rakyat kecil dipaksa berebut remah-remah ekonomi yang tersisa.
Privatisasi sumber daya alam menjadi akar masalah lainnya. Sesuatu yang seharusnya menjadi milik publik kini dikomersialisasi. Akibatnya, negara tidak lagi memposisikan diri sebagai pelayan rakyat (pelindung), melainkan sebagai entitas yang "berbisnis" dengan rakyatnya sendiri. Hukum pun sering kali tumpul ke atas namun sangat tajam dan mematikan ke bawah, menciptakan hukum rimba di mana mereka yang paling lemah secara ekonomi menjadi korban pertama dari ketidakadilan.
Kesejahteraan dalam Perspektif Islam: Kepemimpinan sebagai Amanah
Islam menawarkan paradigma yang sangat kontras dalam memandang kesejahteraan dan kepemimpinan. Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin adalah Ra’in (penggembala atau pengurus) yang memiliki tanggung jawab mutlak atas setiap individu yang dipimpinnya. Kepemimpinan bukan sekadar kursi kekuasaan, melainkan beban teologis yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Seperti hadist Rasulullah ï·º berikut: "Setiap kalian adalah pemimpin (ra'in), dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya (ra'iyyatihi)." (HR. Bukhari dan Muslim).
Islam juga memiliki sistem ekonomi yang paripurna. Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat batasan yang jelas mengenai kepemilikan. Sumber daya alam yang melimpah seperti air, hutan, dan tambang adalah milik umum yang harus dikelola oleh negara untuk dikembalikan hasilnya kepada rakyat dalam bentuk layanan gratis atau subsidi kebutuhan pokok. Melalui institusi Baitul Mal, negara memastikan bahwa distribusi kekayaan terjadi secara merata, sehingga tidak ada warga negara yang sampai kelaparan.
Belajar dari Keteladanan Umar bin Khattab
Sejarah mencatat betapa gemetarnya Khalifah Umar bin Khattab ketika memikirkan seekor keledai yang terperosok di jalanan Irak. Jika terhadap seekor hewan saja ia merasa bertanggung jawab, apalagi terhadap nyawa seorang manusia yang kelaparan. Dalam sistem Islam, negara berkewajiban mendeteksi kebutuhan rakyatnya sebelum rakyat tersebut terpaksa melakukan tindakan kriminal demi menyambung hidup.
Pencegahan adalah pilar utama. Islam tidak hanya memberikan sanksi bagi pelaku kriminal, tetapi juga menghilangkan faktor pendorong kriminalitas tersebut, yakni kemiskinan. Jika seseorang mencuri karena kelaparan di tengah kelalaian negara, maka sistem tersebutlah yang sedang mengalami kegagalan fungsi. Maka yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah Khalifah.
Kesimpulan: Menuju Perubahan yang Berakar
Tragedi MI di Cianjur harus menjadi titik balik bagi kita semua. Solusi "tambal sulam" seperti bantuan sosial sesaat tidak akan pernah cukup selama sistem yang menciptakan kemiskinan itu sendiri tidak dirombak. Kita membutuhkan sistem yang memanusiakan manusia, yang menempatkan keadilan di atas kepentingan modal, dan yang memandang setiap nyawa sebagai sesuatu yang tak ternilai harganya. Terbukti hanya Daulah Khilafah Islamiyyah yang mampu mewujudkan.
Wallahu'alam bissawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar