Oleh : Khairatul Hafidzah
Pernah kepikiran nggak sih, kenapa sekarang gaji DPR bisa sampai Rp100 juta/bulan plus tunjangan bensin & beras? Terus, apakah jabatan itu dijalankan sebagai amanah atau cuma buat kaya sendiri? Yuk kita bandingin sama sistem Islam.
Demokrasi vs Islam: Siapa yang Amanah?
Di Demokrasi: Rakyat adalah “bos”, wakil rakyat bikin undang-undang & ngawasin pemerintah.
Hukum: manusia & konstitusi.
Pertanggungjawaban: ke rakyat lewat pemilu.
Di Islam: Allah SWT adalah bos tertinggi, hukum dari syariat.
Wakil rakyat harus menegakkan keadilan & kesejahteraan umat.
Pertanggungjawaban: langsung ke Allah, bukan cuma rakyat.
Prinsip Amanah dalam Islam
Musyawarah (As-Syura) → keputusan dibahas bareng.
Keadilan (Al-Adalah) → semua orang diperlakukan fair.
Amanah (Al-Amanah) → jabatan untuk umat, bukan pribadi.
Tanggung Jawab (Al-Mas’uliyyah) → semua tindakan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.
Pelajaran dari Khalifah Harun Ar-Rasyid
Pada masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid, Baghdad mencapai puncak kejayaan. Semua warga Khilafah, baik muslim maupun dzimmi, merasakan kesejahteraan dan keamanan. Tidak terkecuali hakim, wali kota, dan pejabat negara. Mereka fokus melaksanakan tugas, tanpa mencari tambahan penghasilan lain, apalagi korupsi.
Kenapa bisa begitu? Karena kebijakan Khalifah Harun Ar-Rasyid:
Mengatur agar semua warga, termasuk pejabat, dijalankan sesuai syariat Islam. Menentukan gaji dan hak pejabat dari baitul mal, sumber negara yang dijaga dan dikelola adil.
Distribusi Kharaj & Gaji Pejabat:
Kharaj (pajak hasil bumi) masuk baitul mal, digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan gaji pejabat. Hakim, wali kota, dan pejabat negara digaji sesuai tanggung jawab. Tidak ada penyalahgunaan harta rakyat atau ketidakadilan.
Abu Yusuf (Hakim Agung) menekankan: pejabat berhak gaji dari baitul mal, tapi tidak dari zakat kecuali amilnya. Hasilnya? Negara kaya, rakyat sejahtera. Pejabat fokus melayani, bukan mengejar kekayaan pribadi. Amanah dijalankan, sistem berjalan sesuai syariat.
Khalifah Harun ar-Rasyid pun memberikan gaji yang sepadan dengan besarnya tanggung jawab yang diamanahkan kepada para hakim, wali kota, dan pejabat negara. Khalifah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan orang-orang yang berbuat baik dan tidak mau terlambat dalam melaksanakan berbagai kebaikan, serta bersegera memenuhi hak warganya, termasuk menunaikan gaji para hakim, wali kota, dan pejabat negara.
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al-A’raf: 96).
Pesan untuk Gen Z
Pelajaran penting:
Jabatan itu amanah, bukan gengsi atau harta. Pemimpin & wakil rakyat harus adil, amanah, dan bertanggung jawab. Sistem Islam bisa jadi solusi: gaji proporsional dari baitul mal, dijaga syariat, rakyat sejahtera, pejabat fokus kerja.
Kalau kita paham prinsip ini sejak muda, kita bisa jadi generasi yang tidak mudah tergoda sistem salah, sudah saatnya gen Z belajar sistem yang benar dan ikut memperjuangkan kehidupan Islam kembali dengan Islam kaffah.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar