Oleh : Tias Anggraini
Beberapa bulan terakhir, masyarakat Indonesia dihadapkan pada kenyataan pahit terkait besaran pendapatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terungkap bahwa anggota DPR menerima berbagai tunjangan yang membuat pendapatan resmi mereka mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan. Pengamat menilai hal ini tidak layak, terutama di tengah kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat. Banyak yang merasa bahwa kinerja DPR tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka terima.
Analisis dari Perspektif Sistem Demokrasi Kapitalisme
Sistem demokrasi kapitalisme seringkali menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Dalam sistem ini, politik transaksional menjadi hal yang biasa, di mana materi menjadi tujuan utama. Anggota DPR seakan berlomba untuk memperoleh keuntungan pribadi, menentukan anggaran untuk kepentingan sendiri, dan mengabaikan kebutuhan rakyat yang mereka wakili. Jabatan dijadikan alat untuk memperkaya diri, dan empati terhadap rakyat seakan memudar.
Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sistem demokrasi kapitalisme, kekuasaan dan uang seringkali menjadi tujuan akhir. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana anggota DPR menentukan besaran anggaran untuk kepentingan mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas. Kesenjangan antara kepentingan rakyat dan kepentingan pribadi anggota DPR semakin terlihat jelas.
Analisis dari Perspektif Islam
Dalam sistem Islam, konsep kepemimpinan dan perwakilan rakyat sangat berbeda dengan demokrasi kapitalisme. Asas utama dalam Islam adalah akidah Islam, di mana syariat Allah menjadi pedoman utama, bukan sekadar akal manusia. Setiap jabatan, termasuk anggota Majelis Umat, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jabatan bukanlah alat untuk memperkaya diri sendiri, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Dalam Islam, kepemimpinan bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab dan pengabdian kepada Allah dan umat. Setiap muslim, termasuk mereka yang menjabat, wajib memiliki kepribadian Islam yang kuat. Dengan semangat fastabiqul khairat (berlomba-lomba dalam kebaikan), mereka akan menjalankan amanah sebagai wakil umat dengan penuh integritas dan tanggung jawab.
Keimanan menjadi penjaga agar setiap individu, termasuk anggota Majelis Umat, selalu terikat pada aturan syariat. Mereka diharapkan dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, menjalankan amanah dengan penuh dedikasi, dan selalu mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi.
Perbandingan Sistem Demokrasi Kapitalisme dan Islam
- Aspek Demokrasi
Kapitalisme : Tujuan Kekuasaan dan kekayaan
Islam : Pengabdian kepada Allah dan umat.
- Asas
Kapitalisme : Akal manusia dan kepentingan pribadi
Islam : Syariat Allah dan akidah Islam
- Kepemimpinan
Kapitalisme : Berorientasi pada kekuasaan dan kekayaan
Islam : Berorientasi pada tanggung jawab dan pengabdian
- Akuntabilitas
Kapitalisme : Kepada rakyat dan kepentingan pribadi
Islam : Kepada Allah dan umat
Dalam sistem Islam, kepemimpinan dan perwakilan rakyat diharapkan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, diharapkan setiap anggota Majelis Umat dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, menjalankan amanah dengan penuh dedikasi, dan selalu mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar