Oleh : Arini Fatma Rahmayanti
Dalam perjalanan kehidupan hari ini, kita tidak pernah luput dari isu kemiskinan. memiliki hidup yang layak adalah dambaan semua manusia, namun bagaimana jika kita terus hidup dalam ketidak idealan yang disebabkan oleh pengurusan yang tidak becus dari negara. bahkan standar kemiskinan yang berbeda secara nasional dan global dapat mempengaruhi bagaimana perhatian pemerintah terhadap rakyatnya.
Dilansir dari tirto.id - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan perbedaan signifikan dalam cara penghitungan jumlah penduduk miskin oleh lembaganya dan Bank Dunia. Ini merespons data Macro Poverty Outlook April 2025, bahwa penduduk miskin di Indonesia mencapai 60,3 persen dari total penduduk atau sebesar 171,8 juta jiwa.
Sedangkan, menurut Amalia, disparitas tersebut terjadi karena adanya perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan dan untuk tujuan yang berbeda. Versi BPS sendiri, angka kemiskinan hanya berada di 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa per September 2024.
Amalia menilai masing-masing negara itu harus bisa memiliki national poverty line atau garis kemiskinan di negara masing-masing yang diukur sesuai dengan keunikan, maupun karakteristik dari negara tersebut.
"Bank Dunia sendiri juga menyampaikan bahwa global poverty line yang ditetapkan oleh Bank Dunia itu tidak sekonyong-konyong langsung harus diterapkan oleh masing-masing negara," beber Amalia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).
Perbedaan yang sangat jomplang pada standar kemiskinan national dan dunia, menjadikan seseorang bisa dikategorikan tidak miskin secara nasional, tetapi masuk dalam kategori miskin ekstrem secara global Oleh karena itu butuh data yang akurat terhadap realitas kemiskinan di lapangan. selain itu, pemerintah juga harus aware bahwa maslaah kemiskinan sekecil apapun angkanya harus di perhatikan dan tidak dibiarkan berlarut-larut. Jika kita hendak jujur, angka yang dirilis Bank Dunia setidaknya lebih masuk akal karena berdasarkan fakta, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia memang tidak begitu baik.
Kita bisa melihat buktinya dari maraknya PHK massal belakangan ini. banyak warga yang terjerat gurita judol demi mengejar iming-iming pendapatan besar. Belum lagi jerat pinjol yang berdampak pada meningkatnya masalah kesehatan mental hingga tidak jarang memicu tindakan bunuh diri.
Kemiskinan di Indonesia nyatanya tidak hanya miskin yang biasa-biasa saja, ternyata ada warga miskin dengan status ekstrem, target penghapusan kemiskinan ekstrem tentu membutuhkan dukungan dan solusi sistemis dari luar sistem kapitalisme. Sebab kapitalisme tidak mampu menuntaskan kemiskinan yang ada, tetapi malah menjadikan keiskinan terus ada di tengah masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia membutuhkan jaminan politik sahih untuk mengurus urusan mereka, baik itu pada level individu, keluarga, masyarakat, maupun negara. Rekam jejak kapitalisme yang senantiasa membuahkan derita menegaskan bahwa kapitalisme sudah saatnya dibuang dan diganti dengan sistem yang lebih baik sekaligus sahih, yakni sistem Islam.
Dengan akidah Islam sebagai landasan kepemimpinan dan peraturan kehidupan, sistem islam akan menempatkan diri sebagai pengurus rakyatnya, menerapkan sistem ekonomi Islam yang menjamin distribusi harta secara merata individu per individu sesuai dengan kebutuhan mereka, dan tidak akan berkompromi dengan para kapitalis, menjadi antek asing, serta tidak menggadaikan kekayaan alam demi kepentingan diri penguasa dan golongannya.
Dalam sistem islam sektor-sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan transportasi tidak akan dikapitalisasi. Sebaliknya, islam justru mengelola semua sektor publik itu agar bisa berwujud pelayanan gratis bagi rakyat.
Sistem islam juga menjamin tersedianya lapangan kerja bagi rakyat, khususnya bagi para laki-laki dewasa sehingga mereka bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Nafkah bagi kaum perempuan telah terjamin sehingga mereka tidak terpaksa bekerja demi bisa memiliki harta. Rakyat akan mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan yang tidak hanya untuk kaum muslim, tetapi juga nonmuslim. Dengan sistem dan kepemimpinan Islam, kebutuhan dasar rakyat berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan akan terpenuhi secara individu per individu.
Wallahualam bissawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar