Oleh : Reni Tri Wahyuni
Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) telah menjadi bencana ekologis tahunan yang terus berulang dan berulang di Indonesia, khususnya di wilayah kaya lahan gambut seperti Kalimantan dan Sumatra. Karhutla bukan sekadar fenomena alam biasa yang dipicu oleh cuaca ekstrem atau musim kemarau panjang, melainkan krisis multidimensional yang berakar pada kelalaian tata kelola lingkungan, aktivitas eksploitasi lahan berskala besar, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan. Dampak yang ditimbulkan oleh bencana ini sangat dahsyat, melintas batas wilayah, dan secara langsung mengancam keselamatan serta hak dasar hidup jutaan rakyat.
Di tengah kepungan asap pekat yang merusak kualitas udara dan melumpuhkan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat, transparansi data dan kebebasan mengoreksi kebijakan pemerintah menjadi instrumen yang sangat krusial. Publik, akademisi, dan aktivis memerlukan ruang untuk menyampaikan fakta lapangan, mengedukasi masyarakat mengenai bahaya polutan, serta mengkritik efektivitas langkah penanganan yang diambil oleh penguasa. Keberadaan data ilmiah yang jujur merupakan syarat mutlak agar mitigasi bencana dapat dilakukan secara tepat sasaran dan menyelamatkan nyawa manusia.
Namun, realita yang terjadi di lapangan menunjukkan indikasi sebaliknya. Ketika masyarakat dan aktivis menyuarakan kondisi karhutla berbasis investigasi ilmiah dan data empiris di media sosial, mereka justru berhadapan dengan tembok pembungkaman digital. Penghapusan konten kritis secara sepihak oleh platform digital tanpa alasan yang jelas menandai babak baru krisis kebebasan berekspresi. Fenomena ini menciptakan paradoks besar dalam sistem demokrasi yang selama ini mengagungkan kebebasan berpendapat dan keterbukaan informasi publik.
Fakta pertama yang sangat memprihatinkan terjadi pada publikasi video investigasi ilmiah oleh Nalar Rawat. Hanya dalam kurun waktu 16 jam setelah diunggah ke platform media sosial TikTok, video tersebut dihapus secara sepihak tanpa penjelasan spesifik maupun pemberitahuan mekanisme banding yang transparan. Padahal, video tersebut menyajikan analisis objektif berbasis data sains yang sangat solid, mengulas pembentukan kubah karbon monoksida (CO) dan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang menembus angka sangat berbahaya, yaitu 1.200 di wilayah Kalimantan Tengah.
Konten investigasi Nalar Rawat bukan sekadar opini subjektif atau klaim tanpa dasar, melainkan merujuk langsung pada sumber-sumber kredibel tingkat internasional. Investigasi tersebut memadukan pemantauan citra satelit NASA Worldview, laporan jurnalistik Reuters, serta sintesis dari enam jurnal ilmiah internasional yang tereputasi. Penghapusan konten berbasis data terverifikasi ini mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk menyensor fakta sains yang berpotensi mengungkap ketidakmampuan atau kelalaian otoritas dalam mengendalikan krisis karhutla.
Penghapusan informasi ilmiah ini terjadi di tengah situasi darurat kesehatan masyarakat yang sangat mengerikan. Berdasarkan data resmi penanganan bencana, paparan asap akibat karhutla telah menyebabkan setidaknya 283.270 warga di tujuh provinsi mengalami Gangguan Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Angka ini mencerminkan penderitaan massal rakyat yang terpapar racun udara secara terus-menerus selama berminggu-minggu tanpa perlindungan adekuat dari negara.
Dugaan pembungkaman terhadap suara kritis berbasis sains di tengah krisis ekologis yang menimpa ratusan ribu warga menunjukkan bahwa prioritas penguasa telah bergeser dari perlindungan keselamatan rakyat menjadi penyelamatan citra keberhasilan penanganan bencana. Pengaburan data dan pembatasan arus informasi berisiko memperlambat evakuasi medis, mengurangi kewaspadaan publik, dan memperluas penderitaan fisik masyarakat terdampak.
Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan gambut memiliki karakteristik kimiawi yang jauh lebih berbahaya dibandingkan kebakaran vegetasi biasa. Asap gambut mengandung konsentrasi Karbon Monoksida (CO) yang sangat tinggi serta Particulate Matter 2.5 (PM2.5)—partikel mikroskopis yang mampu menembus jauh ke dalam alveolus paru-paru dan masuk ke dalam sistem peredaran darah manusia.
Secara medis, racun asap gambut berpotensi fatal bagi kelompok masyarakat yang sangat rentan. Bagi ibu hamil, paparan gas CO dan PM2.5 dapat mengganggu suplai oksigen ke janin, meningkatkan risiko hipoksia janin, kelahiran prematur, hingga berat badan lahir rendah (BBLR). Sementara itu, bagi penderita penyakit jantung dan lansia, polutan ini memicu aritmia, serangan jantung mendadak, dan pemburukan gagal jantung. Mengabaikan atau menutupi informasi mengenai bahaya laten ini sama saja dengan membiarkan masyarakat berada dalam ancaman keselamatan jiwa.
Fenomena penghapusan konten investigasi ilmiah Nalar Rawat memperlihatkan wajah asli kebebasan berekspresi di ruang digital saat ini. Media sosial yang awalnya digadang-gadang sebagai wahana demokratisasi informasi dan panggung kesetaraan bagi warga negara, kini berbalik menjadi instrumen kontrol dan pembungkaman. Ketika suara kritis mengangkat persoalan fundamental yang menyangkut kelalaian negara dalam melindungi rakyat, ruang digital dengan cepat disterilkan melalui mekanisme moderasi konten yang tidak transparan.
Tindakan penyensoran ini menciptakan efek gentar (chilling effect) bagi aktivis, akademisi, dan jurnalis warga lainnya. Ketika riset ilmiah yang terverifikasi saja dapat dihapus secara sepihak, maka partisipasi publik dalam mengawasi kebijakan pemerintah menjadi teraniaya. Kebebasan digital akhirnya hanya diberikan sejauh tidak mengganggu kepentingan narasi resmi penguasa.
Sistem demokrasi kontemporer yang selalu mengagungkan kebebasan berpendapat, keterbukaan informasi, dan partisipasi publik nyatanya mengalami kegagalan substansial. Demokrasi kerap kali berhenti pada ranah prosedural seperti penyelenggaraan pemilu periodik, namun gagal menjamin masyarakat dapat menyuarakan fakta dan kritik secara bebas tanpa rasa takut. Keterbukaan informasi publik berubah menjadi retorika kosmetik ketika fakta-fakta yang tidak menyenangkan bagi elite otoritas diisolasi dari konsumsi publik.
Kondisi ini menegaskan bahwa dalam sistem politik yang didominasi oleh relasi oligarkis, kebebasan berekspresi sering kali dikalahkan oleh kepentingan komersial dan politik. Penguasa dan pemilik modal bersinergi menjaga stabilitas citra guna melindungi investasi dan ekonomi eksploitatif di sektor perhutanan dan perkebunan, meskipun harus mengorbankan transparansi informasi bagi rakyat.
Secara konstitusional, setiap warga negara memiliki hak asasi atas kesehatan serta lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya benturan struktural yang sangat tajam antara hak dasar rakyat dengan orientasi pembangunan berorientasi profit. Kebijakan penanganan karhutla selama ini terbukti tidak efektif mencegah berulangnya kebakaran karena tidak pernah menyentuh akar masalah, yaitu korporasi pemegang konsesi lahan gambut yang melakukan pengeringan dan pembakaran lahan.
Ketika penanganan struktural gagal mencegah asap beracun yang merusak paru-paru rakyat, dan pada saat yang sama konten digital yang menyuarakan bahaya tersebut justru dibungkam, terlihat jelas keterasingan negara dari kewajiban utamanya. Negara tampak lebih responsif meredam kritik publik daripada meredam titik api dan menindak tegas kejahatan lingkungan.
Dari seluruh fakta dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi liberal acapkali hanya sebatas teori normatif di atas kertas. Realitanya, jaminan kebebasan tersebut tidak mampu berdiri tegak ketika suara kritis membela kepentingan rakyat yang berhadapan langsung dengan kekuasaan struktural. Demokrasi tidak memiliki mekanisasi internal yang cukup kuat untuk melindungi penyuara kebenaran dari represi sistemik tatkala ada benturan kepentingan antara keselamatan rakyat dan stabilitas penguasa.
Dalam paradigma Islam, kepemimpinan (imamah/khilafah) bukanlah takhta kekuasaan untuk meraih keuntungan pribadi atau kelompok, melainkan sebuah amanah berat yang akan dipertanggungjawabkan secara mutlak di hadapan Allah SWT dan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda: 'Kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Seorang penguasa adalah penggembala bagi rakyatnya dan dia bertanggungjawab atas rakyatnya'. (HR. Bukhari dan Muslim).
Menjaga lingkungan hidup (hifzh al-bi'ah) dan melindungi keselamatan jiwa rakyat (hifzh an-nafs) merupakan bagian integral dari maqashid syariah yang wajib diwujudkan oleh penguasa. Penguasa bertindak sebagai pelindung (junnah) yang membentengi rakyat dari segala bentuk ancaman, baik ancaman musuh fisik, bencana ekologis, maupun racun udara yang mengancam kehidupan.
Dalam siyasah syar'iyyah, berlaku kaidah fiqhiyyah yang sangat fundamental: 'Tasharruful imam 'ala ar-ra'iyyah manutun bil mashlahah' (Tindakan dan kebijakan penguasa terhadap rakyat wajib berorientasi pada kemaslahatan rakyat). Kebijakan publik tidak boleh didasarkan pada pencitraan politik, kamuflase informasi, atau pemenuhan syahwat kekuasaan sekuler.
Selain itu, berlaku pula kaidah 'La dharara wa la dhirar' (Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya). Membiarkan karhutla berulang setiap tahun serta menutup-nutupi data bahaya asap ISPU 1.200 adalah bentuk pembiaran bahaya (dharar) yang haram hukumnya dalam Islam. Penguasa wajib menggerakkan seluruh daya dan sarana negara untuk memadamkan kebakaran, memberikan pelayanan kesehatan gratis, serta menghentikan pembalakan dan pengeringan lahan gambut yang memicu kebakaran.
Aktivitas menyampaikan fakta sains, mengoreksi kebijakan yang keliru, serta mengingatkan penguasa atas kelalaian dalam melindungi rakyat bukanlah tindakan kriminal atau pembangkangan, melainkan kewajiban syar'i yang sangat mulia. Islam menempatkannya dalam kerangka amar ma'ruf nahi mungkar dan muhasabah lil hukam (mengkoreksi penguasa).
Rasulullah SAW memberikan apresiasi tertinggi bagi mereka yang berani menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim atau lalai: 'Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kalimat keadilan di hadapan penguasa yang zalim'. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Oleh karena itu, tindakan membungkam konten kritis sains yang bertujuan menyelamatkan nyawa rakyat adalah perbuatan mungkar yang bertentangan secara mendasar dengan nilai-nilai Islam.
Umat Islam tidak boleh berhenti sekadar pada kritik permukaan, seperti mengecam aksi penghapusan konten TikTok atau memprotes lambatnya pemadam kebakaran di lapangan. Penting untuk melihat akar masalah yang mendasari krisis ini secara holistik. Berulangnya karhutla dan maraknya represi digital adalah buah dari penerapan sistem kehidupan yang berorientasi pada Sekularisme-Kapitalisme.
Dalam sistem Kapitalisme, kepemilikan umum seperti hutan, air, dan sumber daya alam dieksploitasi secara serakah demi keuntungan segelintir pemilik modal (oligarki). Negara direduksi perannya sekadar sebagai regulator yang sering kali memfasilitasi kepentingan korporasi, sementara kesehatan publik dan kelestarian ekologi dikorbankan. Tanpa membongkar paradigma kapitalistik ini, krisis lingkungan akan terus berulang.
Islam menawarkan tata kelola kehidupan yang komprehensif berbasis penegakan hukum syariah. Dalam sistem kepemilikan Islam, hutan tutupan dan lahan gambut berskala besar dikategorikan sebagai kepemilikan umum (milkiyyah 'ammah) yang wajib dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat dan tidak boleh diserahkan atau dikuasai oleh swasta/korporasi.
Dengan pengelolaan mandiri oleh negara yang amanah, ekosistem gambut dijaga kelembabannya, eksploitasi ugal-ugalan dihentikan, dan sanksi tegas ('uqubat) diberlakukan bagi siapa pun yang merusak lingkungan. Keselamatan rakyat dan kelestarian alam ditempatkan di atas segala kepentingan politik maupun keuntungan ekonomi jangka pendek.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.


0 Komentar