Oleh: Nur Aiza Wadhurianti (Pegiat Literasi)
Pada 13 Oktober 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). KPK kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait konflik kepentingan dan suap pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan Dana Siap Pakai (DSP) (ANTARA News)
Di saat masyarakat kehilangan rumah, keluarga, dan sumber penghidupan, bantuan yang seharusnya menjadi hak mereka justru disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bencana adalah penderitaan bagi rakyat, tetapi korupsi dana bencana adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan.
Rakyat membutuhkan uluran tangan, bukan tangan-tangan yang mengambil hak mereka. Dana bencana bukan kesempatan untuk memperkaya diri, melainkan amanah untuk menyelamatkan kehidupan. Ketika amanah dikhianati, yang dikorbankan bukan sekadar uang negara, melainkan keselamatan, martabat, dan masa depan rakyat.
Sampai kapan rakyat harus terus menanggung penderitaan, sementara mereka yang seharusnya bertanggung jawab justru mengkhianati kepercayaan? Rakyat berhak mendapatkan keadilan, bantuan yang layak, dan pemimpin yang amanah. Bukan janji yang berulang, tetapi tanggung jawab yang nyata.
Bencana seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan melindungi masyarakat yang terdampak. Namun, ketika dana yang diperuntukkan bagi korban bencana disalahgunakan, penderitaan masyarakat menjadi semakin berat. Bantuan yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pemulihan kehidupan justru terancam tidak sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Persoalan ini tidak cukup dipandang sebagai kesalahan individu semata. Jika dilihat melalui perspektif sistem ekonomi dan politik, penyalahgunaan dana bencana juga mengundang pertanyaan tentang bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana anggaran publik diawasi, serta nilai apa yang menjadi prioritas dalam pengelolaan negara.
Ketika Penderitaan Rakyat Berhadapan dengan Kepentingan Pribadi
Korupsi dana bencana merupakan persoalan serius karena menyangkut hak masyarakat yang sedang berada dalam kondisi rentan. Korban bencana bukan hanya kehilangan harta benda, tetapi juga dapat kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar dan sumber penghidupan. Ketika dana bantuan diselewengkan, masyarakat harus menanggung dampak berlapis: penderitaan akibat bencana dan kerugian akibat penyalahgunaan amanah. Di sinilah korupsi tidak sekadar menjadi persoalan administrasi atau pelanggaran hukum, tetapi juga persoalan keadilan sosial.
Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan anggaran publik digunakan sesuai peruntukannya. Karena itu, setiap dugaan korupsi harus diperiksa secara transparan, pelakunya dimintai pertanggungjawaban melalui proses hukum, dan hak korban tetap menjadi prioritas.
Kapitalisme dan Orientasi Keuntungan
Persoalan ini dapat dikaitkan dengan sistem yang memberikan ruang besar bagi kepentingan ekonomi, akumulasi kekayaan, dan relasi antara pemegang modal dengan pengambil kebijakan. Kritiknya bukan berarti setiap pelaku usaha atau setiap kebijakan dalam sistem kapitalis pasti melakukan korupsi.
Dalam situasi darurat, kebutuhan pengadaan barang dan jasa harus dipenuhi dengan cepat. Kondisi tersebut dapat membuka celah penyalahgunaan kewenangan apabila pengadaan tidak transparan, konflik kepentingan tidak dicegah, dan pengawasan tidak berjalan efektif. Bank Dunia juga mengidentifikasi bahwa prosedur keuangan yang dipercepat dalam situasi pasca bencana dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dana apabila sistem pengelolaannya lemah.
Kondisi ini memperlihatkan bahaya ketika urusan publik dikelola dengan orientasi keuntungan tanpa pengendalian dan pertanggungjawaban yang kuat. Dana yang semestinya digunakan untuk menyelamatkan masyarakat justru berpotensi menjadi objek transaksi dan kepentingan pribadi.
Negara dan Tanggung Jawab Melindungi Rakyat
Dalam sistem ekonomi yang memberi ruang luas bagi mekanisme pasar, negara tetap memiliki peran penting dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketika mereka menghadapi bencana. Penanganan bencana tidak dapat diserahkan hanya pada kemampuan ekonomi individu atau kemurahan hati pihak swasta.
Masyarakat yang kehilangan rumah dan penghasilan tidak selalu mampu memulihkan kehidupannya melalui mekanisme pasar. Mereka membutuhkan bantuan yang cepat, adil, dan sesuai kebutuhan. Karena itu, anggaran kebencanaan harus diperlakukan sebagai amanah publik, bukan sebagai peluang mencari keuntungan.
Ketika pengawasan lemah, transparansi terbatas, dan pertanggungjawaban tidak berjalan, rakyat dapat menanggung akibat dari kegagalan tata kelola. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada perilaku individu, tetapi juga pada desain kelembagaan yang memungkinkan penyimpangan terjadi dan berulang.
Mengapa Rakyat Terus Menjadi Pihak yang Dirugikan?
Ada beberapa persoalan yang perlu diperhatikan: Ketimpangan kekuasaan. Masyarakat terdampak bencana berada dalam posisi rentan dan memiliki keterbatasan untuk mengawasi penggunaan anggaran, Konflik kepentingan. Hubungan antara pejabat, pengambil keputusan, dan penyedia barang atau jasa perlu diawasi agar tidak memengaruhi keputusan pengadaan, Pengawasan yang lemah. Penggunaan dana darurat membutuhkan kecepatan, tetapi kecepatan tidak boleh menghilangkan transparansi dan audit, Akuntabilitas yang tidak memadai. Penindakan terhadap pelaku yang terbukti bersalah perlu disertai pembenahan sistem agar penyimpangan tidak terus berulang.
Temuan penelitian IMF terhadap 135 negara pada periode 1980–2020 menunjukkan adanya hubungan antara tingkat korupsi dan meningkatnya kematian akibat bencana. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kualitas institusi, infrastruktur, dan respons darurat turut menentukan besarnya dampak bencana terhadap masyarakat.
Pandangan Islam terhadap Pengelolaan Dana Bencana
Dalam perspektif Islam, kekuasaan merupakan amanah dan pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mengurus kepentingan masyarakat secara adil. Kekayaan publik tidak semestinya dikuasai untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Allah Swt. Berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.”
Ayat ini memberikan landasan moral bahwa amanah dan keadilan harus menjadi prinsip dalam pengelolaan urusan publik. Dana bencana harus disalurkan berdasarkan kebutuhan korban, bukan kedekatan dengan kekuasaan atau kepentingan ekonomi pihak tertentu. Pengelolaannya perlu menjunjung kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan keadilan. Salah satu sistem yang bisa mengatur pengelolaan keuangan dengan baik adalah sistem Khilafah.
Dalam konsep Khilafah ada yang dinamakan Baitul Mal, Baitul mal merupakan lembaga yang mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan negara. Pengelolaan tersebut dibahas dalam literatur fikih siyasah dan pemikiran ekonomi Islam. Dana untuk penanganan bencana perlu dialokasikan berdasarkan kebutuhan masyarakat, seperti :Penyediaan pangan, air bersih, dan layanan kesehatan, Pembangunan tempat pengungsian dan pemulihan tempat tinggal, Perbaikan fasilitas umum dan infrastruktur yang rusak, Pemulihan mata pencaharian masyarakat terdampak. Prinsip utamanya adalah memastikan anggaran digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Namun, Baitul Mal tidak otomatis menghilangkan korupsi; efektivitasnya tetap bergantung pada tata kelola, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang nyata.
Kemudian dalam penerapan konsep Khilafah, pejabat yang mengelola anggaran harus diawasi agar tidak menyalahgunakan kewenangannya. Pengawasan dapat mencakup pemeriksaan kekayaan yang relevan, audit pengadaan, pencatatan transaksi, dan pemeriksaan konflik kepentingan. Dalam tradisi pemerintahan Islam, terdapat konsep hisbah, yang berkaitan dengan pengawasan kepatuhan terhadap ketentuan agama dan ketertiban umum. Penerapannya pada pengawasan anggaran modern perlu dirancang bersama mekanisme audit profesional dan hukum yang dapat diuji. Tujuannya adalah mencegah penyimpangan sejak awal, bukan hanya menunggu sampai dana bencana terlanjur disalahgunakan.
Terakhir, dalam Islam melarang pengambilan harta secara batil. Allah Swt. Dalam kerangka Khilafah, penyalahgunaan dana publik harus ditangani melalui pembuktian, proses peradilan, dan sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pengembalian harta yang terbukti diperoleh secara tidak sah juga menjadi bagian penting dari upaya memulihkan hak publik.
Penegakan hukum harus berlaku tanpa membedakan jabatan, kekayaan, atau kedekatan dengan penguasa. Dugaan saja tidak boleh dijadikan dasar untuk menghukum seseorang.
Wallahualam bissawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.


0 Komentar