Oleh : Ummu Amira Aulia
Langit Papua kembali kelabu. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas dengan cepat, meninggalkan sesak di dada warga dan luka mendalam bagi ekosistem alam. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan lonjakan titik panas di Papua Selatan mencapai 66 persen, menjadikannya yang tertinggi secara nasional dengan 903 hotspot. Di Merauke, api mengepung kawasan Jago Merah hingga Semangga, bahkan terkonsentrasi di area konsesi perkebunan sawit swasta di Okaba. Sementara itu, di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, lebih dari 2.300 hektare lahan di kawasan Bomberay hangus dilalap si jago merah.
Ironisnya, di tengah kepungan api yang kian mengganas, warga setempat justru harus berjuang sendirian. Tanpa perlengkapan memadai, masyarakat berjibaku memadamkan api hanya bermodalkan ranting pohon, dedaunan, dan air yang diangkut menggunakan jeriken usang. Di sisi lain, pemerintah seolah tak berdaya dan terus menyodorkan narasi pemakluman: mulai dari faktor cuaca ekstrem, medan yang berat, hingga keterbatasan alat pemadam.
Potret buram ini seakan menjadi drama tahunan yang terus berulang. Rakyat selalu dipaksa memaklumi lambannya respons penguasa atas bencana yang sejatinya berakar dari kebijakan tata kelola yang keliru. Ketika izin konsesi lahan dibuka lebar-lebar demi mengejar investasi dan keuntungan korporasi, hutan kehilangan fungsi alaminya sebagai penyangga kehidupan. Namun, saat bencana melanda, rakyatlah yang harus menanggung deritanya. Inilah watak asli sistem kepemimpinan sekuler kapitalistik yang menjadikan materi sebagai tolok ukur tertinggi, sementara keselamatan nyawa rakyat sering kali terpinggirkan. Sistem semacam ini jelas tidak layak dipertahankan karena hanya mewariskan kemudaratan dari tahun ke tahun.
Sungguh berbeda jauh dengan konsep kepemimpinan dalam Islam. Islam menempatkan pemimpin sebagai ra’in (pengurus urusan rakyat) sekaligus junnah (perisai pelindung umat). Seorang pemimpin dalam pandangan Islam akan memikul tanggung jawab penuh di hadapan Allah Swt. atas setiap jengkal tanah dan setiap jiwa yang berada di bawah kekuasaannya. Negara tidak akan pernah membiarkan rakyat bertaruh nyawa memadamkan api dengan tangan kosong, melainkan akan mengerahkan seluruh kekuatan, teknologi, dan anggaran terbaiknya secara sigap sejak percikan api pertama muncul.
Lebih mendasar lagi, syariat Islam menetapkan hutan sebagai harta kepemilikan umum yang haram diprivatisasi atau diserahkan pengelolaannya kepada korporasi swasta. Negara mengelola hutan secara langsung demi menjaga keseimbangan alam dan memenuhi kemaslahatan seluruh warga. Jika ada pihak yang terbukti merusak atau membakar hutan, sanksi tegas akan dijatuhkan tanpa pandang bulu.
Tragedi karhutla yang terus berulang di Papua dan berbagai penjuru negeri ini sepatutnya menjadi bahan renungan mendalam bagi kita semua. Sampai kapan rakyat harus terus dipaksa memaklumi ketidakberdayaan negara dan bertaruh nyawa seorang diri menghadapi bencana yang lahir dari salah urus kebijakan? Pergantian wajah penguasa terbukti tak pernah mengubah keadaan selama sistem sekuler kapitalistik yang rakus masih dipertahankan. Inilah saatnya umat membuka mata, bahwa keselamatan rakyat dan kelestarian alam hanya akan terjamin ketika kita kembali pada sistem kepemimpinan Islam yang menerapkan syariat secara kafah. Kesadaran politik ideologis ini harus terus kita rawat melalui dakwah di tengah masyarakat, sembari menyinergikan seluruh kekuatan umat bersama partai politik ideologis demi menghadirkan kembali perisai sejati bagi kehidupan. Wallahu a’lam bish-shawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.


0 Komentar