Oleh : Bella Ameilia Putri
Kematian akibat polusi udara di Indonesia diperkirakan melonjak 42 persen menjadi 5.310 jiwa pada September 2026 seiring memburuknya kebakaran hutan dan lahan yang meningkatkan paparan asap beracun di sejumlah wilayah. Sebanyak 3.560 kematian terkait polusi akibat karhutla. Jumlah itu dua kali lipat daripada estimasi bulan sebelumnya.
Laporan terbaru Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) pada Kamis (29/10/2026) mencatat bahwa selain asap kebakaran, polusi kronis dari emisi industri, kendaraan, dan pembakaran sampah menyebabkan sekitar 1.750 kematian pada September.
Angka-angka tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai data statistik, melainkan merepresentasikan besarnya dampak karhutla terhadap kehidupan masyarakat. Kondisi ini menjadi peringatan serius bagi para pemangku kebijakan dan pemerintah untuk meningkatkan respons serta mengambil langkah penanganan secara cepat dan tepat.
Asap Berulang, dan Abainya Penguasa
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan lingkungan yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan. Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama ketika kepentingan ekonomi lebih diutamakan daripada keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Dampak karhutla terhadap kesehatan dan perekonomian masyarakat menjadi gambaran nyata dari buruknya tata kelola hutan dan lahan. Kebakaran yang terjadi secara luas menyebabkan masyarakat terpapar kabut asap yang mengandung partikel berbahaya, sehingga meningkatkan risiko gangguan pernapasan, penyakit jantung, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Selain itu, dampak ekonomi yang ditimbulkan juga tidak sedikit. World Bank memperkirakan bahwa kebakaran hutan Indonesia pada 2019 menyebabkan kerugian ekonomi sebesar US$5,2 miliar atau sekitar 0,5% dari PDB Indonesia saat itu. Kerugian tersebut berasal dari terganggunya aktivitas ekonomi, pertanian, kehutanan, perdagangan, transportasi, pariwisata, serta dampak kesehatan masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketika negara tidak mampu melakukan pencegahan, pengawasan, dan penanganan karhutla secara optimal, masyarakat menjadi pihak yang harus menanggung kerugian paling besar.
Jika ditinjau dari perspektif ekonomi politik, sistem kapitalisme dapat dikritisi sebagai salah satu faktor struktural yang mendorong terjadinya eksploitasi sumber daya alam. Dalam sistem ini, aktivitas ekonomi cenderung diarahkan pada pencapaian keuntungan dan akumulasi modal. Akibatnya, hutan berpotensi dipandang sebagai komoditas ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan produksi dan investasi, bukan sebagai sumber daya alam yang memiliki fungsi ekologis dan harus dijaga keberlanjutannya.
Pandangan Islam Menyoroti Karhutla
Dalam perspektif politik Islam, kepemimpinan merupakan amanah yang menuntut negara untuk bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Negara tidak hanya bertugas menangani bencana setelah terjadi, tetapi juga wajib melakukan pencegahan. Hal ini sejalan dengan konsep raa’in, yaitu negara sebagai pengurus urusan rakyat yang bertanggung jawab menjaga jiwa, kesehatan, dan pendidikan masyarakat. Sebagaimana hadis Rasulullah saw. riwayat Bukhari dan Muslim, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.
Islam juga melarang segala bentuk tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan (fasad). Hal ini ditegaskan dalam QS Ar-Rum ayat 41, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” Oleh karena itu, pengelolaan hutan harus memperhatikan kelestarian alam dan keselamatan masyarakat. Pemberian izin pengelolaan lahan tanpa pengawasan yang ketat dapat membahayakan lingkungan serta mengancam kesehatan dan kehidupan rakyat.
Penyelesaian karhutla dalam perspektif Islam harus mengutamakan langkah pencegahan. Negara perlu mengelola hutan sebagai kepemilikan umum, bukan menyerahkannya kepada korporasi untuk kepentingan keuntungan semata. Selain itu, diperlukan sanksi tegas bagi pelaku pembakaran lahan, penyediaan anggaran untuk mitigasi bencana, serta penguatan teknologi pemantauan dan fasilitas pemadaman kebakaran.
Negara juga berkewajiban menjamin hak masyarakat terdampak untuk memperoleh udara bersih, pelayanan kesehatan, dan pendidikan yang layak. Dengan demikian, penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan melalui pemadaman api atau penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ), tetapi harus menyelesaikan akar permasalahan melalui perbaikan tata kelola hutan. Pada akhirnya, kepentingan dan keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama negara, bukan dikorbankan demi kepentingan ekonomi kelompok tertentu.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.


0 Komentar