Oleh: Ai Sopiah
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumedang melakukan asesmen terhadap pasangan suami istri (pasutri) yang terpaksa mengamen di kawasan lampu merah Simpang Nalegong, Kecamatan Sumedang Utara.
Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat terkait aktivitas seorang pria yang mengamen sambil menggendong anaknya di tengah lalu lintas kendaraan.
Dalam penanganan tersebut, Dinsos juga menggandeng petugas dari Bidang Ketentraman dan ketertiban umum (Tibumtranmas) Satpol PP Kabupaten Sumedang untuk memberikan edukasi sekaligus melakukan penegakan aturan sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.(RadarSumedang, 9/10/2026).
Melihat realita ada pasutri yang mengamen dengan membawa anaknya yang masih balita, dari sini terlihat begitu kurangnya pengurusan negara terhadap rakyatnya dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi. Yang mana itulah salah satu kerusakan sistem yang digunakan sekarang, yaitu kapitalisme.
Bank Dunia merilis data kemiskinan di Indonesia melalui laporan Macro Poverty Outlook edisi per April 2026. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa 64,2% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan sebesar US$8,30 per kapita per hari berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2021. Dengan angka tersebut, Indonesia menempati posisi keempat tertinggi dari 11 negara ASEAN dan negara peers yang dibandingkan dalam data Bank Dunia.
Data ini berbeda dengan rilis resmi BPS yang menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia per Maret 2026 sebesar 8,07% atau sekitar 22,93 juta jiwa dengan garis kemiskinan nasional. Perbedaan signifikan ini memicu perdebatan di ruang publik. BPS pun buka suara atas hal ini. Mereka mengatakan perbedaan data tersebut bukanlah pertentangan, melainkan perbedaan metode dalam menghitung garis kemiskinan.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, M. Nashrul Wajdi dalam keterangan resmi menjelaskan bahwa Bank Dunia menggunakan sejumlah garis kemiskinan internasional untuk membandingkan kondisi kesejahteraan antarnegara.
BPS menyebut angka kemiskinan 64,2% yang menggunakan standar US$8,30 PPP 2021 disusun berdasarkan median garis kemiskinan negara-negara berpendapatan menengah atas, bukan berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia secara spesifik. Sementara itu, BPS mengukur kemiskinan Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN). Pengukuran tersebut didasarkan pada pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan. (Antara, 2/9/2026).
Untuk diketahui, BPS memakai standar garis kemiskinan tersebut sudah dipertahankan sejak 1998. Nilai terakhirnya Rp. 22.308 per orang/hari. Tidak mengherankan jika analis kebijakan mengatakan standar kemiskinan BPS sudah terlalu usang sehingga tidak mampu membaca faktor-faktor lain yang menyebabkan orang menjadi miskin. Alhasil, standar tersebut kurang memberi gambaran utuh tentang kemiskinan di lapangan.
Bank Dunia menegaskan bahwa garis kemiskinan internasional dipakai sebagai tolok ukur antarnegara, sedangkan garis kemiskinan nasional lebih relevan untuk kebijakan domestik. Dengan standar global, angka kemiskinan Indonesia terlihat tinggi karena banyak penduduk masih berada di bawah pengeluaran minimum yang ditetapkan bagi negara berpendapatan menengah atas.
Hanya saja ada beberapa hal penting yang seharusnya menjadi titik kritis bersama terkait polemik angka kemiskinan. Pertama, baik data Bank Dunia dan BPS sama-sama menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah menahun yang belum terselesaikan. BPS mengeklaim kemiskinan turun. Namun, fakta yang terjadi masyarakat justru kesulitan menghadapi beban ekonomi hari ini. Bank Dunia menyebut lebih dari separuh penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Ini menunjukkan kemiskinan masih menjadi masalah global yang terjadi secara berulang.
Kedua, BPS menyatakan bahwa data kemiskinan tidak dapat diterjemahkan sebagai pendapatan per orang. Artinya, perhitungan BPS yang menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang merekam pengeluaran dan pola konsumsi masyarakat, lalu dihitung rata-rata secara kolektif tidak menjelaskan realitas yang sebenarnya. Ini karena setiap wilayah per individu memiliki pengeluaran yang tidak sama. Sebagai contoh, pengeluaran hidup di Jakarta dengan gaji Rp4 juta jelas berbeda dengan pengeluaran di wilayah lain.
Ketiga, sistem kapitalisme global tidak mampu menuntaskan kemiskinan itu sendiri. data statistik terus dirilis setiap tahun, tetapi kesenjangan tetap melebar. Kekayaan segelintir orang kian besar, sementara mayoritas rakyat masih bergulat dengan kebutuhan pokok.
Terdapat segelintir orang yang hanya mempunyai kekayaan tersendiri. Semua ini tidak terlepas dari prinsip kebebasan kepemilikan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Dengan prinsip ini, setiap individu yang memiliki modal besar dapat memiliki apa pun untuk merealisasikan kepentingannya demi mendapatkan harta dan keuntungan. Bahkan, ia juga bebas berkuasa atas harta berupa Sumber Daya Alam (SDA) yang semestinya menjadi milik umum.
Dalam kacamata kapitalisme, kebebasan kepemilikan adalah hal yang sakral. Liberalisasi ekonomi adalah harga mati bagi ideologi ini. Salama memiliki modal, mereka berhak memiliki dan mengembangkan segala bidang usaha yang mendatangkan manfaat besar.
Demikian pula kesejahteraan di dalam sistem kapitalisme yang bagai pungguk merindukan bulan. Jika ada yang sejahtera, masyarakat kelas atas saja yang menikmatinya. Rakyat kelas bawah masih saja bergelayut dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini sesungguhnya akibat sistem yang tidak manusiawi. Potret “kelaparan” dan “kekenyangan” akan selalu tersaji dalam wadah kapitalisme. Bagaimana mungkin kesejahteraan merata, sedangkan kekayaan harta hanya berputar pada segelintir orang kaya?
Secara faktual, penduduk dikatakan sejahtera jika setiap individu dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan baik dan layak. Islam menjelaskan kemiskinan tidak dilihat berdasarkan perhitungan rata-rata atau paritas daya beli sebagaimana standar kapitalisme.
Berbeda halnya dengan sistem Islam yang tegak atas prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam membangun institusi negara yang kukuh, sistem Islam harus berjalan pada setiap aspek kehidupan. Mulai dari sistem politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan hingga pertahanan dan keamanan.
Sistem politik Islam yang mengharuskan negara sebagai raa’in (pemelihara urusan masyarakat) dan junnah (pelindung dari segala kerusakan) tidak akan menetapkan kebijakan yang tidak berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Sistem ekonomi Islam yang mengatur klasifikasi tiga kepemilikan harta tidak akan memperlakukan harta milik umum secara serampangan menjadi milik pribadi atau swasta.
Dalam pandangan Islam, kemiskinan adalah kondisi ketika kebutuhan primer (basic needs) tidak terpenuhi secara menyeluruh. Syariat menetapkan kebutuhan primer tersebut berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Apabila salah satu dari kebutuhan ini tidak terpenuhi, seseorang dianggap miskin. Adapun kebutuhan selain sandang, pangan, dan papan digolongkan sebagai kebutuhan sekunder. Karena itu, orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sekunder, tetapi kebutuhan primernya sudah terpenuhi, tidak dapat dikategorikan sebagai miskin. (Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, An-Nizham al-lqtishadiy fi al-Islam, hlm.488).
Islam memandang kesejahteraan hidup adalah hak setiap individu. Oleh karenanya, dalam pandangan Islam, definisi sejahtera adalah ketika setiap orang mampu memenuhi kebutuhan asasi mereka dengan baik.
Islam memiliki mekanisme dalam mengentaskan kemiskinan sebagai berikut. Pertama, negara menjamin kebutuhan pokok masyarakat dengan memberi kemudahan pada setiap laki-laki untuk bekerja.
Rasulullah Saw. bersabda, Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, ia berkata:
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ: «أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟» قَالَ: بَلَى، حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ. قَالَ: «ائْتِنِي بِهِمَا». فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟» قَالَ رَجُلٌ: أَاخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ. قَالَ: «مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ رَجُلٌ: آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ. فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُمَا وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ، وَقَالَ: «اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا فَائْتِنِي بِهِ». فَأَتَاهُ بِهِ، فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُودًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ: «اذْهَبْ فَاحْطِبْ وَبِعْ، وَلَا أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا». فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْطِبُ وَيَبِيعُ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا.
"Seorang laki-laki dari Ansar mendatangi Nabi Saw. untuk meminta-minta. Beliau bertanya, "Apakah di rumahmu ada sesuatu?" Laki-laki itu menjawab, "Ada, sehelai kain (hamparan) yang sebagiannya kami pakai dan sebagiannya kami hamparkan, serta sebuah mangkok tempat kami minum air." Nabi bersaw, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia pun membawanya. Rasulullah Saw. mengambilnya dan berkata, "Siapa yang mau membeli dua benda ini?" Seseorang berkata, "Saya mengambilnya dengan harga satu dirham." Nabi bersabda, "Siapa yang berani menambah dari satu dirham?" Beliau mengulanginya dua atau tiga kali. Seseorang berkata, "Saya mengambilnya dengan dua dirham." Beliau memberikan benda itu padanya, lalu memberikan dua dirham tersebut kepada si Ansar seraya bersabda, "Belikanlah dengan salah satu dirham ini makanan untuk keluargamu, dan belikanlah dengan dirham yang satu lagi sebuah kapak, lalu bawalah kepadaku." Ia pun membawanya. Rasulullah Saw. memasangkan tangkai pada kapak tersebut, lalu bersabda kepadanya, "Pergilah, carilah kayu bakar dan juallah, dan aku tidak ingin melihatmu selama lima belas hari." Laki-laki itu pergi mencari kayu bakar dan menjualnya. Ia kemudian datang kembali setelah membawa sepuluh dirham, lalu ia membeli pakaian dan makanan dengan sebagian uang itu. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Anas bin Malik).
Negara akan membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi laki-laki. Yang tidak bekerja akan diberi keterampilan agar ia bisa bekerja atau diberi modal untuk membuka usaha. Adapun dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan keamanan, negara wajib menjamin dan memenuhinya secara gratis. Layanan pendidikan dan kesehatan di negara Khilafah berhak dinikmati oleh setiap warga negara.
Kedua, negara mengatur regulasi kepemilikan individu, umum, dan negara. Negara mengelola harta kepemilikan umum untuk dikembalikan hasilnya kepada rakyat. Negara tidak boleh menyerahkan harta milik umum kepada individu atau swasta. Dengan pengelolaan SDA, pemasukan negara akan melimpah yang bisa digunakan untuk membiayai segala keperluan rakyat.
Ketiga, distribusi harta kekayaan oleh individu, masyarakat, dan negara. Bentuk pendistribusian kekayaan melalui tiga cara, yakni: (1) kewajiban zakat; (2) negara mendistribusikan hartanya kepada individu rakyat yang membutuhkan dan tanpa imbalan, seperti sebidang tanah yang diberikan kepada orang yang mampu (kuat) untuk mengelolanya (menanaminya), serta mengeluarkan harta kepada mereka (orang yang membutuhkan) yang diambil dari harta kharaj dan jizyah; (3) penetapan aturan mengenai pembagian harta waris di antara para ahli waris.
Islam telah mewajibkan distribusi kekayaan di antara semua individu masyarakat, serta mencegah terjadinya perputaran harta pada segelintir orang. Allah Taala berfirman, “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7).
Apabila dalam masyarakat terjadi kesenjangan lebar dalam pemenuhan kebutuhan, baik karena mengabaikan hukum Islam maupun meremehkan penerapannya, negara wajib mengatasinya dengan mewujudkan keseimbangan sosial. Caranya adalah dengan memberikan harta milik negara kepada warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehingga tercapai pemerataan. Pemberian harta ini bukan sekadar untuk kebutuhan sementara, melainkan sebagai sarana kepemilikan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya secara berkelanjutan.
Jika negara tidak memiliki cukup harta, negara tidak boleh mengambil dari hak milik rakyat melalui pajak, sebab pajak bukanlah sesuatu yang diwajibkan atas seluruh kaum muslim. Sebaliknya, negara dapat mengusahakan pemenuhan harta melalui sumber lain, seperti ganimah dan kepemilikan umum. Dengan cara ini, keseimbangan (equilibrium) dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat tetap dapat diwujudkan. (Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, An-Nizham al-lqtishadiy fi al-Islam, hlm.567).
Demikianlah konsep Islam dalam mengentaskan kemiskinan. Islam menjamin pemerataan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Islam memahami bahwa kemiskinan akan melahirkan banyak masalah cabang lainnya, semisal kriminalitas dan kejahatan yang memicu orang untuk mendapatkan nafkah dengan cara haram.
Dengan penerapan sistem Islam secara kaffah, kemiskinan dapat diminimalisasi dan keseimbangan ekonomi dapat terealisasi sehingga kesenjangan dan ketimpangan dapat diatasi dengan tepat. Maka dari sinilah mari kita menjadi bagian dari pejuang yang menerapkan aturan Islam dari lingkup individu sampai negara dengan mengkaji Islam secara kaffah dan menyebarkan kembali ke tengah-tengah umat untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera.
Wallahua’lam bishshawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.


0 Komentar