Karhutla Mengancam Kesehatan dan Ekonomi Rakyat, Dimana Tanggung Jawab Negara?


Oleh : Adrina Nadhirah

Isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan lagi sekadar permasalahan lingkungan yang berulang setiap musim kemarau. Di balik kepulan asap yang menyelubungi masyarakat Indonesia maupun negara tetangga, ada persoalan yang lebih besar dan patut diamati bersama, yaitu terancamnya kesehatan warga, terhambatnya aktivitas dan perekonomian masyarakat, serta absennya peran negara yang tak pernah serius menangani isu ini.

Dampak dari karhutla ini memang tidak dirasakan secara langsung di tempat kejadian, tetapi asap tidak mengenal batas sempadan wilayah maupun negara. Masyarakat mungkin tidak berada di sekitar titik kebakaran, tetapi tetap terpaksa menghirup udara yang tercemar karena partikel halus PM2.5 mampu terbawa angin dan tersebar ke wilayah yang jauh dari lokasi kebakaran.

Karhutla memang dapat dipengaruhi oleh faktor alam, seperti suhu tinggi, kekeringan, dan fenomena El Niño. Namun, faktor alam tidak cukup untuk menjelaskan mengapa kebakaran dapat meluas dan menimbulkan kerugian besar. Aktivitas manusia, pembukaan lahan dengan cara membakar, kerusakan ekosistem gambut, serta lemahnya pengawasan turut memperbesar risiko bencana ini.

Persoalannya terletak pada paradigma pengelolaan sumber daya alam yang terlalu berorientasi pada keuntungan ekonomi. Kita hidup di dalam sistem liberalisme-kapitalisme. Dalam sistem ini, hutan dan lahan kerap ditempatkan sebagai komoditas yang nilai utamanya diukur berdasarkan keuntungan yang dapat dihasilkan. Akibatnya, kepentingan ekonomi jangka pendek dan ketamakan berpotensi mengalahkan pertimbangan ekologis dan keselamatan masyarakat. Tidak ada aturan khusus yang bisa mengatasi hal ini. 

Pembukaan lahan dengan cara membakar, misalnya, dapat menjadi pilihan bagi pihak yang ingin mengurangi biaya operasional. Namun, biaya yang dihemat oleh pelaku usaha justru dapat berubah menjadi beban besar yang harus ditanggung masyarakat. Mulai dari biaya kesehatan, hilangnya penghasilan, kerusakan lingkungan, hingga terganggunya kehidupan sosial. Miris, keuntungan dinikmati segelintir pihak sementara kerugian ditanggung masyarakat.

Masalah semakin kompleks ketika negara hanya hadir sebatas regulator dan pemberi izin, sementara pengawasan serta penegakan hukum tidak berjalan optimal. Regulasi seharusnya menjadi instrumen untuk melindungi kepentingan publik, bukan justru membuka ruang bagi eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan keselamatan rakyat.

Jangan sampai keuntungan dari pengelolaan hutan dinikmati segelintir pihak, sementara asap, penyakit, dan kerugian ekonominya dipindahkan kepada masyarakat. Dalam perspektif Islam, negara bertanggung jawab besar dalam mengurus dan melindungi kehidupan rakyat. Rasulullah saw. bersabda: "Imam (pemimpin) adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Konsep raa'in menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar kewenangan untuk membuat kebijakan, melainkan amanah untuk memastikan kebutuhan dan keselamatan rakyat terpenuhi. Karena amanah ini akan dipertanyakan di hadapan Allah. Sementara itu, negara juga berfungsi sebagai junnah (pelindung) yang memberikan keamanan bagi masyarakat.

Atas dasar itu, negara tidak boleh membiarkan rakyat terus-menerus menghirup udara berbahaya, kehilangan penghasilan, dan menanggung risiko kesehatan akibat buruknya pengelolaan hutan. Melindungi rakyat dari bahaya karhutla bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Ada beberapa hal mendasar yang harus dilakukan negara.

Pertama, mengubah paradigma pengelolaan sumber daya alam. Hutan yang termasuk harta milik umum harus dijaga dan dikelola untuk kemaslahatan masyarakat, bukan semata-mata dijadikan sumber keuntungan korporasi. Pemanfaatan hutan harus mempertimbangkan keseimbangan ekologi, daya dukung lingkungan, dan keselamatan generasi mendatang. Pemberian izin pemanfaatan lahan tidak boleh mengabaikan dampak ekologis yang ditimbulkan.

Kedua, mengutamakan pencegahan daripada sekadar penanganan. Mitigasi karhutla perlu dilakukan secara serius melalui pengawasan kawasan rawan kebakaran, pemantauan kondisi lahan, pengelolaan gambut, deteksi dini, serta kesiapan infrastruktur pemadaman. Jika kebakaran terjadi, negara harus segera mengerahkan seluruh sumber daya yang diperlukan agar api tidak meluas dan masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban.

Ketiga, menjamin layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Pemeriksaan, pengobatan, pemantauan kualitas udara, penyediaan ruang aman, dan perlindungan kelompok rentan harus menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban justru harus menanggung sendiri biaya untuk memulihkan kesehatannya.

Keempat, menerapkan penegakan hukum secara tegas dan adil. Pada akhirnya, karhutla mengingatkan kita bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari persoalan politik ekonomi dan tanggung jawab negara. Selama hutan hanya dipandang sebagai komoditas untuk menghasilkan keuntungan, sementara keselamatan rakyat ditempatkan sebagai pertimbangan sekunder, persoalan serupa akan terus berulang. Hutan bukan sekadar aset ekonomi. Ia adalah amanah yang harus dijaga. Negara bukan sekadar regulator. Ia adalah pengurus dan pelindung rakyat.




Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.

Posting Komentar

0 Komentar