Hutan Bukan Milik Oligarki : Mengembalikan Kedaulatan Alam kepada Ummat


Oleh : Alkidara

Spanduk raksasa berukuran 3x6 meter bertuliskan “Hutan Bukan Milik Oligarki, Ala harus dilindungi, Perusak Harus Diadili” yang dibentangkan oleh ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil di depan barikade aparat Kawasan Gedung UOB, Bundaran HI, Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026 lalu, merupakan potret kegelisahan publik yang telah mencapai titik didih. Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut dijadikan panggung perlawanan rakyat untuk menyuarakan jeritan atas kerusakan alam yang semakin tak terkendali. 

Seruan perlawanan terhadap oligarki ini lahir bukan tanpa dasar yang kuat. Selama bertahun-tahun, jutaan hektare kawasan hutan di Indonesia terpusat penguasaannya di tangan segelintir elit dan korporasi raksasa. Ketimpangan penguasaan lahan yang sangat tajam ini telah memicu kerusakan ekologis yang masif dan terus berulang setiap tahunnya. Sebuah ironi yang sangat menyakitkan pun terjadi terang-terangan di depan mata kita : para pemilik modal terus menangguk keuntungan berlipat ganda dari konsesi lahan , perkebunan monokultur, dan ekstraksi sumber daya alam, sementara rakyat kecil di sekitar kawasan hutan harus menanggung penderitaan panjang. Ketika musim hujan tiba, rakyat kecil di sekitar kawasan hutan harus menanggung penderitaan Panjang. Ketika musim hujan tiba, rakyat dihantam bencana banjir bandang dan tanah longsor akibat hilangnya daerah resapan air ; sedangkan saat kemarau datang, mereka dikepung kabut asap beracun akibat pembakaran lahan yang merenggut kesehatan, melumpuhkan ekonomi harian, bahkan merenggut nyawa.

Jika ditelusuri secara mendalam, akar dari ketimpangan dan bencana ekologis yang terus berulang ini terletak pada penerapan kebijakan politik ekonomi yang berlandaskan sistem kapitalisme sekuler. Dalam paradigma ekonomi kapitalistik , hutan dan seluruh kekayaan alam diposisikan semata-mata sebagai komoditas ekonomi atau barang dagangan yang bebas diprivatisasi oleh siapa saja yang memiliki kekuatan modal. Negara sering kali mereduksi perannya hanya sebatas regulator atau penerbit izin yang justru memuluskan jalan bagi penguasaan lahan skala besar oleh para oligarki. Akibatnya, fungsi vital negara dalam menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi keselamatan jiwa warga negara terpinggirkan oleh kepentingan akumulasi kapital.

Untuk memutus mata rantai dominasi oligarki atas kawasan hutan dan menakhiri penderitaan rakyat, dibutuhkan perombakan sistemik yang mendasar. Solusi hakiki tersebut hanya dapat terwujud melalui penerapan politik ekonomi Islam yang memiliki aturan tegas, adil, dan rinci mengenai tata kelola sumber daya alam: 

Mengembalikan status hutan sebagai kepemilikan umum: dalam pandangan syariat Islam,hutan beserta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk dalam kategori harta kepemilikan umum (al-milkiyyah al-‘ammah) yang merupakan hak mutlak seluruh rakyat. Oleh karena itu, penguasaan dan pengelolaannya haram diserahkan kepada individu, pihak swasta, maupun kelompok oligarki. Bahkan, negara sekalipun tidak diperbolehkan mengambil alih hak kepemilikan umum tersebut untuk dimonopoli menjadi milik negara yang terpisah dari kepentingan masyarakat luas.

Pengelolaan sepenuhnya untuk kemaslahatan rakyat : dalam politik ekonomi Islam, negara bertindak sebagai pengelola langsung atas harta kepemilikan umum. Seluruh hasil, manfaat, dan pendapatan dari pengelola langsung atas harta kepemilikan umum. Seluruh hasil, manfaat, dan pendapatan dari pengelolaan hutan dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur publik, serta jaminan kesejahteraan yang merata, bukan untuk memperkaya segelintir konglomerat.

Kewajiban menjaga keseimbangan dan kelestarian alam : Islam memandang alam sebagai amanah dari Sang Pencipta yang wajib dirawat dan dilestarikan. Syariat melarang keras segala bentuk Tindakan perusakan di muka bumi (fasad), termasuk pembakaran hutan maupun pembukaan lahan secara serampangan yang menghancukan ekosistem dan membahayakan kehidupan makhluk hidup.

Negara berfungsi sebagai pelindung sejati rakyat: negara wajib menjalankan peran utamanya sebagai raa’in (pengurus urusan rakyat) dan junnah (perisai pelindung) bagi seluruh warga negara. Wujud nyatanya adalah dengan menjamin lingkungan hidup yang sehat dan aman, melakukan mitigasi bencana serius, serta menindak dan mengadili setiap korporasi maupun oknum pejabat perusak alam dengan sanksi tegas yang menjerakan tanpa pandang bulu.

Pada akhirnya, spanduk protes yang terbentang di jantung ibu kota tersebut adalah pengingat keras bagi para penguasa bahwa alam Indonesia adalah titipan bagi seluruh rakyat dan generasi mendatang, bukan kapling bisnis milik segelintir oligarki. Hanya dengan mencampakkan tata kelola ekonomi berbasis kepentingan modal dan kembali pada aturan pengelolaan sumber daya alam yang adil sesuai syariat Islam, kedaulatan lingkungan dan keselamatan rakyat dapat benar-benar ditegakkan.




Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.

Posting Komentar

0 Komentar