Jejak Tanya Usai Penggerebekan: Menggugat Keadilan yang Kian Menjauh


Oleh: Imas Royani, S.Pd.

Usai penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Sukoharjo pada Selasa dini hari, 27 Oktober 2026, atas dugaan keterlibatan pembakaran warung mie dan babi, banyak mata yang semakin terbelalak akan reaksi aparat penegak hukum Indonesia. Betapa sigapnya mereka. Banyak pula yang berandai-andai, andaikan kesigapan itu juga ditujukan kepada tersangka pembakaran hutan yang efeknya dirasakan hingga negara tetangga. Andaikan!

Mengapa berbeda? Sebab berbeda tingkat kebahayaannya di mata mereka para penikmat sistem kapitalisme. Ketika hutan ribuan hektar terbakar, mereka diam sebab kursi mereka diademkan oleh kipasan ribuan lembar rupiah bahkan dolar yang masuk ke kantong pribadi sang tuan, mungkin juga mereka kecipratan. Lain hal dengan warung tersebut yang tersangka utamanya diduga sebagai teroris, apalagi ketika ditangkap tersangka tersebut melakukan perlawanan yang diakui menciutkan nyali mereka. Alasan itu pula yang mereka lontarkan sebagai pembelaan ketika mendapat hujatan dari masyarakat luas.

Padahal jika mau jujur, tak sepatutnya bertindak demikian. Sebab berdasarkan hukum yang mereka anut sebagai warisan dari hukum penjajah, dengan sangat gamblang dijelaskan berbagai aturan atau prosedur yang seharusnya tidak dilanggar saat melakukan penggerebekan, terlepas dibekali surat izin pengadilan atau tidak. Apalagi ini baru diduga terlibat, dan statusnya sebagai saksi bukan tersangka atau pun buronan.

Dalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP: Mengatur bahwa penyidik yang memanggil saksi harus menerbitkan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar (minimal 3 hari). Sementara mereka langsung mendobrak dan membawa paksa para santriwati pada jam 3 pagi. Ini menyalahi prosedur pemanggilan saksi yang normatif!

Pasal 33-34 KUHAP, Mengatur aturan baku penggeledahan rumah atau tempat tinggal. Berdasarkan asas hukum acara, penggeledahan sedapat mungkin dilakukan pada siang hari. Penggeledahan pada malam atau dini hari hanya diperbolehkan dalam situasi yang sangat mendesak atau tertangkap tangan. Kasus pembakaran warung terjadi sebulan sebelumnya (September 2026), sehingga penggerebekan dini hari ini dianggap tidak memenuhi unsur kedaruratan yang memaksa.

Lain hal ketika misalnya dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) korupsi, transaksi narkoba, atau yang membakar hutan pakai mobil dengan mencecerkan bahan bakar yang telah disulut api yang videonya viral juga. Apakah itu juga mendapat perlakuan sama dari mereka?

Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) & UU Perlindungan Anak: Hukum melarang keras melakukan tindakan intimidatif, menodongkan senjata laras panjang, atau memeriksa anak di bawah umur tanpa pendampingan penuh dari orang tua/wali sejak awal penindakan. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (meski hanya sebagai saksi) wajib mengedepankan pendekatan ramah anak guna menghindari trauma psikologis. Sedangkan myoritas dari belasan santriwati yang dibawa dan diinterogasi polisi di Polres Sukoharjo dilaporkan masih berumur anak-anak (di bawah 18 tahun). 

Dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2009 (Implementasi HAM) & Perkap No. 6 Tahun 2019: Mengatur bahwa penggeledahan di kompartemen atau area privasi perempuan (seperti pondok putri) harus memprioritaskan keterlibatan Polisi Wanita (Polwan). Tindakan aparat laki-laki yang mendobrak masuk, melakukan kekerasan fisik/verbal, serta menarik santriwati keluar sebelum sempat mengenakan jilbab/hijab dinilai melanggar hak privasi, kehormatan perempuan, dan asas humanis Polri.

Atas yang demikian, maka penegakan hukum yang dimaksud bukanlah penegakan hukum sebab itu adalah pelanggaran hukum. Bahkan dapat dikategorikan sebagai penistaan agama karena memperlakukan pesantren seperti kriminal, juga pelecehan seksual, karena menerobos tempat tidur santri putri secara paksa dan brutal.

Lagi-lagi ini membuktikan keadilan seperti apa yang dimiliki sistem kapitalisme. Keadilan seperti apa yang dianut oleh negara Pancasila yang katanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah keadilan itu hanya bagi seluruh rakyat Indonesia yang pro kapitalis? Atau bahkan keadilan itu hanya bagi kapitalis? Sebab realitanya yang pro kapitalis tapi mereka bukan dari kalangan Kapitalis (pemilik modal) hanyalah kacung. Kacung yang beraninya hanya pada rakyat lemah. Kacung yang hanya sangar ketika dibayar, bukan untuk menegakkan keadilan. Inilah buah dari diterapkannya sistem kapitalisme di mana hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. 

Penyelesaian perkara yang melibatkan pesantren dan aparat penegak hukum idealnya tidak boleh dilakukan dengan pendekatan kekuasaan, intimidasi, apalagi tindakan represif. Sebaliknya, harus mengedepankan prinsip keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap pihak yang tidak bersalah, serta kepastian hukum. Sebab, pesantren bukanlah tempat yang kebal hukum, tetapi juga bukan tempat yang boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat.

Berbeda dengan sistem Islam. Dalam sistem Islam, kekuasaan merupakan amanah, bukan alat untuk menakut-nakuti rakyat. Allah SWT. berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa: 58).

Ayat ini menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan amanah yang harus dijalankan dengan adil, tanpa diskriminasi, tanpa penyalahgunaan wewenang, dan tanpa menjadikan kekuasaan sebagai pembenaran atas tindakan sewenang-wenang.

Maka dalam penyelesaian perkara antara pesantren dan aparat penegak hukum akan berjalan secara adil dan beradab. Negara akan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak melakukan generalisasi. Setiap orang akan dipandang tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika aparat sedang mencari seseorang yang diduga terlibat tindak pidana, penyelidikan harus diarahkan kepada orang yang bersangkutan berdasarkan bukti, bukan dengan memperlakukan seluruh penghuni pesantren seolah-olah terlibat kejahatan.

Pesantren tidak akan mendapat stigma hanya karena ada dugaan seseorang yang dicari aparat pernah berada atau diduga bersembunyi di lingkungan tersebut. Demikian pula, apabila ada individu yang terbukti melakukan tindak pidana, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pribadi. Prinsip ini penting agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap lembaga pendidikan Islam maupun santri yang tidak memiliki keterlibatan dalam tindak pidana.

Negara juga akan menjalankan prosedur hukum secara transparan dan akuntabel. Negara akan memerintahkan aparat untuk tunduk pada hukum acara pidana. Penggeledahan, penangkapan, pemeriksaan, dan penyitaan bukanlah tindakan yang bisa dilakukan semaunya dengan alasan sedang menjalankan tugas.

UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang berlaku sejak 2 Januari 2026 telah mengatur tata cara tindakan tersebut. Misalnya, penggeledahan rumah atau bangunan harus memenuhi persyaratan surat tugas, izin pengadilan, dan ketentuan saksi. Penyitaan juga harus disertai dokumen dan berita acara sesuai ketentuan hukum.

Karena itu, dalam perkara Hamalatul Qur'an, dugaan pelanggaran prosedur harus diperiksa secara objektif. Bahkan, jika aparat merasa tindakannya sudah sesuai prosedur, mereka tetap harus bersedia membuka bukti administrasi dan mempertanggungjawabkan cara pelaksanaannya.

Apalagi pada pesantren putri. Mereka berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan, kehormatan, privasi, dan kondisi psikologisnya. Jika penggeledahan memang harus dilakukan dalam situasi mendesak, aparat harus mengedepankan pendekatan yang meminimalkan trauma. Penggunaan personel perempuan, pendampingan orang tua atau wali, perlindungan terhadap aurat, serta pendampingan psikologis merupakan hal yang patut diperhatikan.

Jangan sampai anak-anak yang seharusnya memperoleh perlindungan justru mengalami ketakutan akibat tindakan aparat yang tidak proporsional. Dalam hal ini, perhatian Komnas HAM terhadap perlindungan hak perempuan dan anak patut didukung. Komnas HAM juga telah meminta pemeriksaan independen atas dugaan pelanggaran prosedur penggeledahan di pesantren tersebut.

Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran aparat tidak boleh berhenti pada pernyataan bahwa persoalan akan ditindaklanjuti. Harus ada penyelidikan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Propam Polri perlu memeriksa seluruh personel yang terlibat, termasuk menelusuri penggunaan kekuatan, tindakan intimidasi, keabsahan penyitaan, serta perlakuan terhadap santri dan pengasuh pesantren.

Jika ditemukan pelanggaran etik maupun pidana, pelakunya harus mendapatkan sanksi sesuai ketentuan. Tidak boleh ada impunitas hanya karena seseorang memiliki jabatan atau kewenangan sebagai aparat. Selain itu, barang-barang yang tidak berkaitan dengan pembuktian perkara harus segera dikembalikan kepada pemiliknya. Pihak yang dirugikan juga perlu memperoleh pemulihan yang layak, termasuk pemulihan psikologis apabila mengalami trauma.

Penegakan hukum tidak seharusnya menciptakan permusuhan antara aparat dan lembaga pendidikan Islam. Sebaliknya, perlu dibangun komunikasi yang sehat dan saling menghormati. Ketika terdapat dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan pesantren, aparat dapat berkoordinasi dengan pengasuh atau pengelola pesantren sepanjang tidak mengganggu kepentingan penyidikan. Tokoh agama dan lembaga keulamaan juga dapat berperan sebagai jembatan komunikasi untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga ketenteraman masyarakat.

Namun, kemitraan ini bukan berarti pesantren harus menutup-nutupi kejahatan atau aparat harus menghindari penegakan hukum. Keduanya harus berjalan dalam koridor hukum dan keadilan.

Lebih jauh, Islam memiliki prinsip yang sangat tegas dalam mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat. Kekuasaan bukanlah hak istimewa untuk bertindak sesuka hati, melainkan amanah untuk mengurus dan melindungi umat.

Rasulullah Saw. bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa setiap pemegang kekuasaan akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Termasuk aparat penegak hukum yang diberi kewenangan untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum.

Dalam Islam, seorang pemimpin maupun aparat tidak boleh menggunakan kekuasaan untuk menzalimi rakyat. Bahkan, keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status sosial, kedudukan, kekayaan, maupun latar belakang seseorang.

Allah SWT. berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri." (QS. An-Nisa: 135).

Ayat ini bahkan memerintahkan keadilan ditegakkan sekalipun berhadapan dengan kepentingan diri sendiri. Artinya, aparat yang melakukan kesalahan harus tetap diproses, meskipun ia merupakan bagian dari institusi negara.

Dalam perspektif politik Islam, negara juga memiliki kewajiban sebagai raa'in (pengurus urusan rakyat) dan junnah (pelindung). Rasulullah Saw. bersabda bahwa, "Imam atau pemimpin adalah pengurus rakyat dan bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dengan demikian, negara seharusnya hadir untuk melindungi jiwa, harta, kehormatan, agama, dan akal masyarakat. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang membina umat harus mendapatkan perlindungan agar dapat menjalankan fungsi pendidikan dan dakwahnya dengan aman.

Namun, penyelesaian persoalan ini tidak cukup hanya dengan memberikan sanksi kepada oknum aparat. Kita juga perlu melihat akar persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana kekuasaan dan kewenangan negara dijalankan. Dalam sistem sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan, hukum sering kali diposisikan sebatas produk manusia dan kepentingan kekuasaan. Akibatnya, penegakan hukum berisiko kehilangan orientasi moral dan spiritual. Hukum bisa tajam kepada pihak yang lemah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuasaan dan kepentingan.

Padahal, Islam tidak memisahkan urusan pemerintahan, hukum, dan kehidupan masyarakat dari aturan Allah SWT. Seluruh penyelenggaraan negara harus terikat dengan syariat. Penguasa tidak boleh membuat kebijakan berdasarkan hawa nafsu, kepentingan kelompok, ataupun tekanan pihak tertentu. 

Dalam sistem pemerintahan Islam, terdapat beberapa prinsip penting, yaitu krdaulatan hukum berada pada syariat Allah. Artinya, penguasa dan rakyat sama-sama wajib tunduk pada hukum Allah. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Penguasa wajib mengurus dan melindungi rakyat. Kekuasaan digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, bukan melanggengkan kepentingan penguasa.

Adapun peradilan, harus independen dan adil. Hakim harus memutus perkara berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, tanpa intervensi kekuasaan. Aparat wajib memiliki integritas dan ketakwaan. Penegakan hukum bukan semata-mata persoalan kemampuan teknis, tetapi juga tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Juga adanya kontrol masyarakat terhadap penguasa. Amar makruf nahi mungkar menjadi bagian penting untuk mengoreksi penyimpangan dan mencegah kezaliman.

Persoalan penggerebekan pesantren ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan penegakan hukum di negeri ini. Bukan hanya mengevaluasi teknis operasi kepolisian, melainkan juga memastikan bahwa hukum benar-benar menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan, bukan alat mempertahankan kekuasaan.

Hal mendasar yang harus dibenahi adalah sistem yang melahirkan keadilan tersebut harus berasal dari Sang Maha Adil. Dia adalah Allah SWT. Dan sistem yang sesuai dengan itu hanyalah sistem Islam. Sudah saatnya Indonesia mengganti sistem dengan sistem Islam agar keadilan benar-benar dapat ditegakkan. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita dapat memulainya dengan mengkaji Islam kaffah bersama kelompok dakwah Islam ideologis dan mendakwahkannya di tengah-tengah masyarakat agar semakin banyak yang tercerahkan.

Wallahu'alam bishshawab.




Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.

Posting Komentar

0 Komentar