Oleh : Nikmatus Sa’adah
Karhutla atau Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sejak juli 2026 dan semakin meluas secara signifikan sejak 21 Agustus 2026, serta terus berlanjut hingga awal November 2026. Kejadian ini sangat memprihatinkan karena selain aktivitas masyarakat yang terganggu, banyak ibu hamil dan anak-anak yang terdampak kesehatannya.
Menko Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengungkapkan bahwa karhutla yang terjadi di Kalimantan belum ditetapkan sebagai bencana nasional dikarenakan negara masih mampu untuk menanganinya. Meskipun telah didesak oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang telah ikut serta membantu mengirimkan helikopter dan personel untuk memadankan karhutla (news.detik.com/2/11/2026).
Disisi lain, terjadi penghapusan dan pembatasan konten para aktivis yang meliput kondisi karhutla di media sosial, yang membuat masyarakat semakin geram dengan penanganan karhutla ini. Sorotan mengarah pada perusahaan platform digital seperti Meta dan juga Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai regulator. Hal ini terjadi pada actor wendy cagur dan Tasya Farasya yang menyatakan bahwa terjadi dugaan shadiwban di akunnya setelah mengunggahkonten karhutla (wartaekonomi.co.id/3/11/2026).
Penghapusan konten juga terjadi pada akun Nalar Rawat di TikTok, yang menyatakan bahwa kubah karbon monoksida (CO) dan angka ISPU 1.200 di Kalimantan Tenhag dihapus sepihak oleh TikTok. Padahal konten ini merujuk data akurat dari NASA Worldview, jurnal ilmiah internasional dan laporan Rauters.
Penghapusan ini dinilai sebagai pembungkaman suara aktivis yang memberikan informasi untuk Masyarakat. Padahal korban mencapai 283.270 telah mengalami gangguan pernapasan. Asap gambut yang mengandung CO dan PM2.5 berpotensi membahayakan Kesehatan masyarakat, termasuk ibu hamil dan penderita penyakit jantung.
Kebebasan Berekspresi adalah Omong Kosong
Dalam sistem kapitalisme yang diterapkan hari ini, kebebasan adalah hal yang dijunjung tinggi. Seperti kebebasan beragama, kebebasan berkepemilikan, kebebasan berkarya, dan kebebasan berekspresi. Namun pada faktanya, kebebasan inilah yang menjadi akar masalah hari ini.
Fenomena penghapusan konten aktivis tentang investigasi ilmiah terkait karhulta menunjukkan bahwa ruang kebebasan berekspresi di ruang digital adalah omong kosong. Ketika kritikan mengangkat tema tentang tanggungjawab pemerintah terhadap rakyatnya, maka akan berusaha dihalangi bahkan dihapus sepihak oleh media yang pro terhadap penguasa.
Sistem demokrasi yang diterapkan hari ini membuktikan bahwa meski slogan yang digaungkan adalah kebebasan berpendapat dan keterbukaan informasi, nyatanya belum menjamin masyarakat dapat menyuarakan fakta dan kritik secara bebas. Kritikan yang membahas persoalan kebijakan terutama penanganan karhutla selalu mendapatkan intimidasi dari penguasa.
Hak rakyat atas Kesehatan dan lingkungan hidup yang baik dan sehat nyatanya berhadapan dengan masalah struktural. Karena sejatinya negaralah yang memiliki kuasa penuh dalam penanganan karhutla secara keseluruhan. Sementara konten yang menyuarakan bahaya tersebut justru dihapus sepihak tanpa penjelasan spesifik.
Maka, kebebasan yang dijanjikan itu hanyalah teori dan omong kosong yang tidak pernah benar-benar dijamin oleh sistem hari ini.
Solusi Islam Sempurna
Islam adalah sebuah agama dan ideologi yang seharusnya diterapkan ditengah-tengah kehidupan manusia, sebagaimana dulu Rasulullah SAW menerapkan Islam di Madinah. Dalam pandangan Islam, menjaga lingkungan hidup dan melindungi keselamatan rakyat merupakan bagian dari tanggungjawab penguasa. Negara wajib menjamin keamanan, kesehatan, sandang, pangan, papan, pendidikan setiap individu yang hidup di dalam negara Islam. Selain itu, dalam pandangan Islam, hutan merupakan salah satu kepemilikan negara yang seharusnya dikelola oleh negara untuk kemaslahatan rakyat, bukan dikuasai oleh swasta.
Kebijakan yang diterapkan penguasa haruslah berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Rakyatlah yang utama dijamin karena itu adalah tugas wajib penguasa yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Hal ini berbeda dengan sistem demokrasi hari ini, dimana ketika menjalankan kebijakan seringya hanya untuk mempertahankan citra keberhasilan penanganan bencana.
Aktivitas yang telah dilakukan para aktivis mengenai karhutla merupakan aktivitas menyampaikan fakta, mengoreksi kebijakan dan mengingatkan penguasa atas kelalaian yang mereka lakukan merupakan bagian dari amar ma’ruf nahi munkar. Maka hal ini sudah selayaknya dilindungi bahkan seharusnya didukung oleh negara. Karena sejatinya dengan aktivitas amar ma;ruf nahi munkar inilah negara bisa menjalankan kewajibannya dengan baik.
Urgensi penegakan hukum Islam inilah yang seharusnya diperjuangkan oleh umat hari ini. Karena hanya dengan Islamlah seluruh problematika kehidupan dapat tersolusikan secara sempurna dan sesuai dengan fitrah manusia. Karena hanya Islamlah yang mampu menempatkan penegakan hukum syariah sebagai landasan pengaturan kehidupan secara kaffah, termasuk dalam menjalankan Amanah kepemimpinan dan melindungi hak rakyat. Tidak semetinya keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan dikalahkan oleh kepentingan penguasa maupun swasta. Wallahu’alam
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.


0 Komentar