Ketika Jurnalis Dibungkam, Siapa yang Mengungkap Kebenaran?


Oleh : Zahida Muhtadia Anwar 

Pembungkaman konten aktivis yang menyuarakan kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan isu yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, transparansi informasi publik, hak atas lingkungan yang sehat, serta tanggung jawab pemerintah dan platform media sosial.

Pada Oktober 2026, sejumlah aktivis, organisasi masyarakat sipil, dan pengguna media sosial di Indonesia melaporkan bahwa konten mengenai karhutla dan kabut asap mengalami penghapusan, pembatasan, atau penurunan jangkauan di platform digital.

Hanya 16 jam setelah dipublikasikan, video investigasi ilmiah Nalar Rawat tentang kubah karbon monoksida (CO) dan angka ISPU 1.200 di Kalimantan Tengah dihapus sepihak dari TikTok tanpa penjelasan spesifik. Padahal, konten tersebut merujuk pada data NASA Worldview, laporan Reuters, dan enam jurnal ilmiah internasional.


Mengapa pembungkaman ini menjadi persoalan serius?

Penghapusan kilat ini pun langsung menuai kecaman dan dinilai sebagai bentuk pembungkaman suara kritis berbasis sains di saat krisis ekologis sedang memuncak. Ketika data krusial mengenai keselamatan publik dan kesehatan ratusan ribu warga disensor oleh algoritma platform, publik kehilangan akses terhadap informasi esensial untuk mitigasi darurat. Di sisi lain, insiden ini memperlihatkan rapuhnya perlindungan bagi jurnalisme sains di media sosial, di mana sistem moderasi kerap gagal membedakan antara disinformasi berbahaya dan fakta ilmiah yang justru sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa.

Asap kebakaran gambut bukan cuma bikin sesak napas biasa, tapi juga menyimpan ancaman serius buat kesehatan, terutama bagi ibu hamil dan penderita penyakit jantung. Asap ini membawa gas karbon monoksida (CO) dan debu halus (PM2.5) yang kalau terhirup bisa sangat berbahaya.

Buat ibu hamil, gas CO bisa bikin aliran oksigen ke janin jadi berkurang drastis, sehingga meningkatkan risiko gangguan kehamilan sampai kelahiran prematur. Sementara buat penderita penyakit jantung, kandungan racun di asap ini memaksa jantung bekerja jauh lebih keras, yang bisa memicu serangan jantung mendadak.

Makanya, di tengah situasi polusi ekstrem seperti ini, akses informasi dan data yang transparan sangat penting supaya masyarakat—terutama kelompok rentan—bisa tahu cara melindungi diri dengan cepat.


Apakah ini melanggar hak asasi manusia?

Indonesia menjamin kebebasan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945. Komnas HAM juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan unsur penting dalam demokrasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Fenomena penghapusan konten investigasi ilmiah terkait karhutla menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital dapat terancam ketika suara kritis mengangkat persoalan yang menyangkut tanggung jawab negara dalam melindungi keselamatan rakyat.

Dugaan penghapusan dan pembatasan jangkauan konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas arus informasi di ruang digital. Sorotan mengarah kepada perusahaan platform, terutama Meta, sekaligus Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai regulator.

Polemik ini mencuat setelah sejumlah figur publik mengeluhkan penurunan jangkauan unggahan yang membahas karhutla. Komedian Wendy Cagur, misalnya, mempertanyakan perubahan jangkauan konten yang dibagikannya setelah menyuarakan persoalan kebakaran hutan dan lahan. “Semenjak gue speak up tentang karhutla kemaren, gue baru sadar ternyata perlahan akses orang lain melihat apa yang gue repost di instastory gue ternyata sangat, sangat dibatasi,” tulis Wendy melalui unggahan di Instagram pribadinya. Ia juga mempertanyakan mengapa informasi mengenai karhutla diduga mengalami pembatasan, sementara konten terkait judi online dan pinjaman online masih dapat ditemukan di platform digital.

Keluhan serupa disampaikan kreator konten Tasya Farasya yang mempertanyakan dugaan shadowban setelah mengunggah informasi mengenai karhutla. Ia membagikan perbandingan jumlah penonton Instagram Stories yang biasanya mencapai sekitar satu juta, tetapi turun menjadi sekitar 85.000 penayangan. “Oh gitu caranya mainnya shadow banned yah kl speak up,” tulis Tasya.

Keluhan tersebut memunculkan dugaan bahwa distribusi informasi mengenai karhutla mengalami pembatasan negara secara terang-terangan memberangus hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai ketika berbicara tentang karhutla. Ketika warga turun ke jalan untuk menyampaikan keresahan mereka, pejabat memilih bungkam, sementara aparat keamanan merespons dengan penggunaan kekuatan berlebih. Di Jakarta, aparat menurunkan paksa spanduk Greenpeace Indonesia di Monumen Patung Selamat Datang. Begitu pula muncul sejumlah laporan kekerasan oleh aparat dalam menghadapi aksi protes, seperti pukulan pentungan di Gorontalo, dan tembakan gas air mata di Jambi dan dan semprotan meriam air di Pontianak. Ini jelas-jelas melanggar prinsip proporsionalitas aparat.

Represi negara terkait kritik di sektor lingkungan ternyata tidak hanya terjadi di jalanan, tetapi juga merambah ke ranah digital dan hukum. Ini terlihat pada dugaan pembatasan akses (shadowban) terhadap konten-konten kritik terkait karhutla, serta upaya kriminalisasi Polda Metro Jaya terhadap Dandhy Laksono, sutradara dokumenter “Pesta Babi” yang mengkritik deforestasi masif untuk industri perkebunan.

Pemanggilan Dandhy oleh Polda Metro Jaya untuk diperiksa jelas-jelas bentuk pembungkaman atas ruang sipil. Rangkaian kekerasan fisik, pembungkaman digital, dan kriminalisasi ini membuktikan bahwa pemerintah masih terjebak pada pendekatan otoriter untuk membungkam protes.

Negara harus segera menghentikan segala bentuk kekerasan aparat, membuka ruang dialog, dan mengalihkan fokusnya pada penuntasan akar krisis karhutla. Kami ingatkan bahwa negara sejatinya hadir untuk melindungi jiwa dan kesehatan rakyat dan memenuhi hak atas lingkungan yang bersih, bukan untuk memerangi mereka yang sedang menuntut hak untuk bernapas.

Dalam pandangan ajaran Islam dan sistem ketatanegaraan Islam (fiqh siyasah), kebebasan berpendapat dijamin dan diakui, namun tidak bersifat mutlak. Kebebasan tersebut selalu terikat pada prinsip-prinsip syariat, tanggung jawab moral, dan kemaslahatan umum (Maqashid al-Syariah).

Berikut adalah pokok-pokok pengaturan kebebasan berpendapat dalam perspektif Islam:

1. Dijamin sebagai Hak Dasar
  • Kebebasan Akal: Islam memandang manusia sebagai makhluk yang berakal sehingga memiliki hak untuk berpikir, menyatakan pendapat, dan menyampaikan aspirasi.
  • Kewajiban Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Kebebasan berbicara diperlukan agar umat dapat saling menasihati, menyampaikan kebenaran, serta melakukan pengawasan sosial terhadap penguasa.
  • Kritik kepada Penguasa: Menyampaikan kebenaran dan mengkritik penguasa yang zalim (amar ma'ruf nahi munkar di hadapan pemimpin) dianggap sebagai salah satu bentuk jihad yang utama.

2. Batasan dan Etika dalam Berpendapat. Meskipun dijamin, kebebasan ini memiliki batasan yang jelas agar tidak merusak tatanan sosial:
  • Berlandaskan Kebenaran: Pendapat yang disampaikan harus berupa kebenaran atau saran yang membangun, bukan kebohongan (hoax) atau rekayasa.
  • Larangan Fitnah dan Pencemaran Nama Baik: Tidak diperkenankan menyebar fitnah, caci maki, atau serangan pribadi yang merusak kehormatan orang lain.
  • Menjaga Persatuan: Dilarang mengeluarkan pernyataan yang memicu kebencian (hate speech), permusuhan, atau perpecahan di tengah masyarakat.
  • Adab dan Tanggung Jawab Moral: Setiap ucapan dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual di hadapan Allah SWT.

3. Contoh Historis
  • Budaya Musyawarah (Syura): Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin terbiasa mendengarkan pendapat, usulan, bahkan perdebatan dari para sahabatnya dalam mengambil keputusan.
  • Hak Non-Muslim: Dalam literatur fikih klasik (seperti pandangan Al-Mawardi), warga non-muslim (dzimmi) di dalam negara Islam juga memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat, berpikir, dan bermusyawarah dalam urusan

Sumber:
https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/hentikan-pembungkaman-protes-karhutla-tetapkan-status-bencana-nasional/10/2026/
https://bengkelnarasi.com/2026/10/29/pembungkaman-konten-aktivis-yang-menyuarakan-kondisi-karhutla/




Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.

Posting Komentar

0 Komentar