Oleh: Imas Royani, S.Pd.
Presiden Prabowo Subianto akan mengganti mobil dinas pejabat mulai dari level menteri, wakil menteri, gubernur, hingga wali kota, dengan mobil buatan PT Pindad (Persero), Maung. Arahan ini disampaikan saat Pembekalan Menteri Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 25-27 Oktober 2024 lalu.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan pemerintah akan membeli mobil tersebut, bukan sewa. Namun, Prasetyo mengaku belum tahu Maung jenis apa yang akan digunakan anggota Kabinet Merah Putih itu. Menurutnya, tidak perlu ada yang dipolemikkan terkait rencana para anggota Kabinet Merah Putih menggunakan mobil Maung. Sebab, kata Prasetyo, hal tersebut memiliki semangat yang baik. (Tribunnews, 27/10/2024).
Menindaklanjuti perintah tersebut, PT Pindad telah bersiap-siap melakukan produksi massal. Sementara, pihak Korlantas juga tengah menyusun pelat nomor baru untuk kendaraan dinas di era Presiden Prabowo. Sebagai informasi, mobil Maung Pindad untuk sipil, seperti Maung 4x4 tipe standar, dijual dengan harga mencapai Rp 600 - 700 juta. Sementara harga Maung MV3 Garuda Limousine yang menjadi kendaraan dinas Prabowo belum dirilis. Hingga kini, pihak PT Pindad masih bungkam mengenai jenis mobil dinas Maung yang akan diproduksi untuk jajaran menteri dan pejabat era Prabowo.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi mengungkapkan, Prabowo mengintruksikan jajarannya untuk memakai Maung karena bangga pada produksi dalam negeri. Terlebih, Prabowo pun menggunakan Maung tersebut sebagai salah satu mobil dinas saat sudah menjabat sebagai Presiden. Oleh karenanya, Prabowo segera memerintahkan jajarannya untuk turut menggunakan Maung Pindad. Adapun sebelumnya, para menteri memakai mobil dinas bermacam-macam, salah satunya mobil produksi jepang, Toyota Crown 2.5 HV G-Executive. (Tribunnews, 30/10/2024).
Bagaimana tidak menjadi polemik, di satu sisi presiden bangga pada mobil buatan dalam negeri dan diwujudkan dengan menjadikannya sebagai mobil dinas. Tapi di sisi lain uang untuk membeli mobil tersebut adalah uang yang seharusnya dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Alih-alih memanfaatkan produk lokal, yang ada malah memanfaatkan kebodohan lokal. Jika setiap ganti pemimpin ganti pula kebijakan termasuk fasilitas mewah pejabat rumah dan kendaraan, lalu kapan akan mensejahterakan rakyat?
Apalagi sumber uangnya berasal dari pajak, hasil dari memeras rakyat. Sungguh sangat tidak bijak. Kalau benar orang bijak itu yang taat pajak, lalu kenapa orang-orang yang dianggap bijak dan faham pajak malah tak taat pajak, malah banyak yang nunggak pajak sampai puluhan tahun. Bukannya diburu, orang-orang besar yang seharusnya wajib pajak malah mendapat perlakuan istimewa bebas pajak. Nauzubillah!
Belum lagi masalah bekas mobil dinas, untuk apa? Hanya menjadi inventaris atau bisa diputihkan sehingga bisa menjadi mobil pribadi mantan tuannya? Inilah watak asli sistem demokrasi kapitalisme. Semua dilihat dari materi. Ketika ada persoalan, cukup diatasi secara pragmatis, tidak menyentuh akar permasalahan apalagi memberikan solusi tuntas. Yang ada malah menambah masalah.
Jika benar bangga dan ingin meningkatkan produk lokal, seharusnya kran impor kendaraan ditutup rapat termasuk SDM nya. Sudah seharusnya pula menjadikan generasi muda terampil dalam segala bidang, termasuk perakitan mobil Maung agar tidak perlu mendatangkan TKA. Dengan begitu akan terbuka lapangan pekerjaan bagi WNI. Kalaupun mendatangkan TKA hanya sekedar mengajari WNI agar terampil, selanjutnya WNI lah yang mengerjakannya.
Adapun bekas mobil dinas agar lebih efisien dapat diubah menjadi kendaraan pelayanan masyarakat yang disebar ke seluruh pelosok tanah air sehingga masyarakat dapat pula menikmatinya dan memperoleh kemudahan dalam menjangkau tempat tujuan. Bisa juga dilelang kepada masyarakat yang membutuhkan, dimana uangnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat atau memperbaiki fasilitas umum lainnya.
Sungguh pemikiran sempit demokrasi kapitalisme telah memendekkan ide cemerlang seorang penguasa. Berbeda dengan sistem Islam. Sistem Islam berjalan sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT., Sang Pencipta dan Pengatur manusia. Pemimpin dalam negara yang menerapkan sistem Islam akan berusaha mensejahterakan seluruh rakyatnya, bukan hanya pejabat dan pembantunya.
Sistem pendidikan dalam sistem Islam selaras dengan akidah Islam sehingga menghasilkan generasi tangguh yang tidak hanya taat dalam ritual peribadatan, juga cakap dalam hubungannya dengan sesama manusia yang mencakup ipoleksosbudhamkam sehingga mumpuni dalam segala bidang. Sistem pendidikan Islam mampu mencetak SDM yang bertakwa juga unggul dalam ilmu dan teknologi.
SDA dalam sistem Islam dikelola oleh negara dimana hasilnya diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga negara tidak perlu memungut pajak dari rakyat. Negara juga membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi para pencari nafkah, sehingga tidak ada rakyatnya yang menjadi pengangguran atau harus merantau ke negeri orang.
Seorang pemimpin dalam sistem Islam benar-benar memposisikan dirinya sebagai pelayan yang senantiasa melayani umat. Juga sebagai penggembala yang senantiasa menjaga dan memenuhi semua kebutuhan rakyatnya termasuk kelurusan iman dan takwa.
Demikianlah cara penguasa dalam sistem Islam menunjukkan kecintaannya kepada produk lokal. Kecintaan yang sebenar-benarnya cinta, bukan penganaktirian kepada sebagian yang lain dan penganakemasan bagi yang lainnya. Kecintaan yang semata-mata didasari oleh ketaatan kepada Allah SWT. Oleh karenanya marilah kita bersegera mencampakkan sistem demokrasi kapitalisme dan menggantinya dengan sistem Islam.
Wallahu'alam bishshawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar