Oleh : Mutiara Aprilia Dzakiroh
Dampak Ekonomi: Siapa yang Diuntungkan?
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan memperbaiki kesehatan anak-anak sekolah. Namun, kritik muncul bahwa implementasi program ini lebih banyak menguntungkan korporasi besar sebagai pemasok bahan pangan. Beberapa pihak, termasuk Indef, menyoroti bahwa dominasi korporasi besar dalam program ini dapat menghambat peran UMKM lokal, yang semestinya dapat berkembang sebagai pemasok utama, memperkuat ekonomi nasional dari bawah (Tirto, 2024). Ketergantungan pada korporasi besar juga membuka potensi monopoli harga pangan.
Ketergantungan Impor dan Kedaulatan Pangan
Salah satu komponen utama MBG adalah peningkatan konsumsi protein melalui daging sapi, yang hingga kini membutuhkan impor besar-besaran. Dilaporkan bahwa program ini akan mendorong impor sapi dalam jumlah besar, dengan potensi lebih dari 1,3 juta ekor sapi diimpor untuk mendukung kebutuhan tersebut (Merdeka, 2024). Ketergantungan pada impor semacam ini rentan terhadap fluktuasi harga global dan membuat ketahanan pangan nasional semakin rapuh. Saat harga pangan internasional naik, ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bagi masyarakat dapat terganggu.
Potensi Korupsi di Balik Anggaran Besar
Program MBG yang didanai penuh oleh APBN menciptakan risiko penyalahgunaan dana yang cukup tinggi, terutama bila pengawasan kurang ketat. Potensi korupsi dalam alokasi anggaran ini menjadi kekhawatiran banyak pihak. Hal ini sering kali terjadi dalam proyek berskala besar dengan pengelolaan dana publik yang terbuka, di mana penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi atau kelompok lebih mudah terjadi. Tanpa sistem pengawasan yang memadai, dana rakyat dalam jumlah besar dapat bocor ke pihak yang tidak bertanggung jawab.
Solusi Islam: Pengelolaan Pangan yang Mandiri dan Amanah
Dalam Islam, pengelolaan pangan rakyat dan sumber daya adalah kewajiban negara, yang harus dilakukan tanpa ketergantungan pada korporasi besar atau pihak luar. Sebagai contoh, Nabi Yusuf AS yang dipercaya mengelola pangan di Mesir, merancang kebijakan ketahanan pangan selama tujuh tahun masa kelimpahan untuk menghadapi tujuh tahun masa paceklik,
قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًاۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَأْكُلُوْنَ ٤٧
ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ ٤٨ ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ ٤٩
Artinya : (Yusuf) berkata, “Bercocoktanamlah kamu tujuh tahun berturut-turut! Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian, sesudah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit (paceklik) yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun, ketika manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur).” (QS. Yusuf [12]:47-49).
Dalam sistem ekonomi Islam, peran negara sangat krusial untuk menjaga keseimbangan distribusi pangan dan memaksimalkan sumber daya lokal agar tercapai kemandirian pangan.
Khalifah Umar bin Khattab RA pernah mendorong pemanfaatan lahan-lahan tak tergarap agar rakyat bisa mengolahnya dan memenuhi kebutuhan pangan lokal tanpa ketergantungan asing. Dengan amanah sebagai prinsip utama, Islam menghindari korupsi dan penyalahgunaan dana rakyat. Dalam QS. An-Nisa’ [4:58], Allah memerintahkan pejabat untuk menunaikan amanah mereka dengan sebaik-baiknya.
اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ٥٨
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
Dalam konteks ini, solusi Islam dapat diterapkan dengan memperkuat peran UMKM sebagai pemasok bahan pangan utama, memperketat pengawasan keuangan publik, dan meminimalisir keterlibatan perusahaan besar. Hanya dengan mengedepankan amanah dalam kepemimpinan, seperti teladan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sangat ketat menjaga harta negara, tujuan kesejahteraan sejati bagi rakyat dapat tercapai.
Referensi:
Tirto: Indef Sebut Program Makan Bergizi Gratis Banyak Diincar Bandit
Tirto: MBG dan Peningkatan PDB
Merdeka: Impor Sapi untuk MBG
CNBC: Emiten Pendukung MBG
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar