Oleh : Gyan Rindu
Target pengentasan kemiskinan ekstrem nol pada 2024 diturunkan menjadi 2,5 persen. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah perlu mengentaskan kemiskinan kurang lebih 5,6 juta orang pada 2024. (cnnindonesia, 2023/04/06)
Dengan adanya masa transisi politik, ekonom menyebutkan bahwa target pemerintah untuk mencatat kemiskinan ekstrem 0 persen di 2024 sulit terwujud. Upaya untuk mengejar angka 0 persen kemiskinan ekstrem di tahun depan tidak mudah. Hal tersebut karena adanya pergantian pemerintahan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet. (cnnindonesia, 2023/02/23)
Pemerintah dinilai sulit dalam mengentas kemiskinan ekstrem di negeri ini. Hal tersebut sudah menjadi salah satu bukti kegagalan pemerintah. Dimana banyak kemiskinan ekstrem yang masih terjadi di negeri ini. Ketimpangan yang begitu besar. Si kaya dan si miskin yang begitu terlihat perbedaannya.
Semakin miris dengan adanya korupsi yang besar-besaran dikalangan pegawai dan pejabat pemerintah ditengah kemiskinan ekstrem negeri ini. sangat wajar apa bila pemerintah tidak dapat mengentaskannya. Karena dana yang seharusnya untuk rakyat dan negara ini, justru dihabiskan oleh para pegawai dan pejabat pemerintah. Dana dari rakyat yang bersusah payah untuk memperolehnya. Bukan digunakan untuk negara, justru untuk memperkaya dan memenuhi keinginan para pegawai dan pejabat pemerintah sendiri.
Hal-hal semacam ini tidak lagi mengagetkan. Karena begitulah sistem Kapitalis. Memperkaya yang semakin kaya dan membuat yang miskin semakin miskin. Sampai terjadi kemiskinan ekstrem. Bukan bantuan, dana, atau santunan diperbanyak untuk rakyat miskin. Namun justru pajak, listrik, BBM dan kebutuhan lainnya yang dinaikkan. Sehingga rakyat semakin tercekik dan semakin susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi sejahtera.
Penderitaan rakyat tidak akan berhenti sebelum sistemnya diubah. Bagaimanapun pemimpin diganti, rakyat akan tetap mengalami kesulitan. Karena pemimpin akan selalu mengikuti sistem yang ada. Presiden mungkin tidak, tapi bagaimana dengan partainya, DPR nya, menterinya, dan lain sebagainya yang mengusung presiden tersebut. Mereka pasti menginginkan keuntungan setimpal dari distribusinya.
Hal semacam ini yang selalu terjadi di sistem Kapitalis. Bobroknya sistem ini adalah hukum yang dibuat, dan dikendalikan oleh para pemimpin saat itu. Sehingga mereka mampu membuat hukum-hukum sesuai keinginan mereka. Mengendalikan hukum agar selalu menguntungkan mereka dari segi apapun. Sehingga mereka memiliki kekuatan luar biasa sebagai pejabat. Karena memegang wewenang penuh di negeri ini.
Lantas bagaimana mengakhiri ini semua? Yaitu dengan menerapkan Hukum Islam secara kaffah. Hal ini satu-satu cara. Karena hukum diambil dari Al-Qur’an, hadits, dan ijtima’ para ulama. Hukum yang diambil dari Al Qur’an adalah hukum yang mutlak dari Allah. Hukum tersebut dibuat bukan dari hasrat, nafsu, atau keinginan manusia. Namun hukum tersebut dibuat oleh Allah demi kebaikan manusia.
Pemimpin yang dipilih adalah pemimpin yang bertakwa. Pemimpin yang takut akan Allah dan hukum-hukumnya. Sehingga pemimpin tersebut tidak akan mungkin mengkhianati rakyat, atau menyengsarakan rakyat. Karena rakyat adalah amanah dari Allah yang pertanggung jawabannya sangat besar di akhirat kelak. Bahkan dalam kemimpinan Islam, para pemimpin Islam rela setiap malam berkeliling untuk melihat siapa saja rakyatnya yang kelaparan dan memerlukan bantuannya. Setelah memberikan sejumlah bahan makanan, barulah mereka mampu beristirahat. Begitulah rasa tanggung jawab, dan rasa sayang pemimpin-pemimpin Islam kepada rakyatnya.
Penerapan hukum Islam bukan semata-mata untuk umat Islam, namun untuk seluruh manusia. Karena semua dijamin di dalam naungan hukum-hukum Islam. Kesejahteraan, keamanan, dan perlindungan tidak hanya untuk umat Islam. Namun juga untuk non Islam dibawah naungan hukum-hukum Islam. Ketakutan-ketakutan akan hukum Islam. Semua itu terjadi karena opini-opini negatif yang sengaja dihembuskan. Hal tersebut dilakukan agar rakyat membenci Islam dan hukum-hukumnya. Sehingga mereka tetap bisa menguasai negeri ini untuk kepentingan mereka. Untuk jabatan, kekuaaan, dan uang yang sudah mereka kendalikan selama ini.
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui" (QS Al-Anfal:27).
Rakyat adalah amanah yang harus diberikan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan.
Wallahualam bissawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar