Paradoks Kenaikan Dana Partai Politik Di Tengah Resesi Mengancam Dunia


Oleh : Leni Fuji Astuti

Presiden Joko Widodo (Jokowi) Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kompak mengatakan perekonomian tahun depan makin gelap.

Survei terbaru dari Reuters menyebutkan 'penderitaan' yang lebih besar bisa saja terjadi. Sebabnya, bank sentral Amerika Serikat (AS) yang semakin agresif menaikkan suku bunga.

Acuan suku bunga bank sentral Inggris sudah naik 200 basis poin selama 2022. Begitu pula dengan Amerika Serikat (AS) yang sudah naik 300 bps sejak awal tahun.

Menurut Presiden Bank Dunia David Malpass, bank sentral terus mengerek bunga acuan demi menekan laju inflasi. Kenaikan suku bunga acuan akan menghambat proses pemulihan ekonomi global. Karenanya, Bank Dunia memprediksi ekonomi dunia melambat menjadi 0,5 persen pada 2023 mendatang. "Pertumbuhan global melambat tajam dengan kemungkinan perlambatan lebih lanjut karena lebih banyak negara jatuh ke dalam resesi," terang Malpass." Dilansir dari CNN indonesia (27/09).

Alih-alih mempersiapkan resesi, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan kenaikan bantuan dana partai politik (parpol) tiga kali lipat. Jumlahnya naik dari Rp 1.000 per suara menjadi Rp 3.000 per suara. 

Sungguh ironi, resesi mengancam dunia namun Indonesia malah meningkatkan kenaikan bantuan dana parpol. Tak bisakan para penguasa membuat kebijakan tepat saat rakyat banyak yang sekarat? Minimal pemerintah benar-benar mengalokasikan pengeluaran hanya untuk kepentingan urgen saja. Dengan bukti adanya kebijaksn tersebut semakin nampaklah watak para penguasa dalam sistem kapitalis. Mereka lebih mengutamakan kepentingan individu dan kelompoknya. Peran negara mandul dan negara justru abai terhadap kepentingan rakyat yang terancam semakin sulit kehidupannya.

Dalam sistem kapitalis dana parpol begitu tinggi. Sehingga banyak orang tergiur untuk mendirikan parpol, sekalipun tanpa menjalankan fungsi dari parpol itu sendiri. Parpol dan kekuasaan hanya dimanfaatkan para elit politik untuk meraih kekayaan sebanyak-banyaknya.

Ketika diterapkan sistem kapitalis, resesi rentan terjadi. Karena perekonomian diadopsi bukan dari sistem ekonomi Islam, mata uang marak mengalami inflasi, harga-harga melonjak tinggi, menjadikan nilai mata uang tidak berharga. 

Pinjaman utang bersuku bunga menjadi alternatif dalam sistem kapitalis. Meskipun realitanya bukan menyelesaikan masalah, malah justru menambah masalah baru. Walaupun riba telah jelas diharamkan, namun aturan Ilahi tetap dilanggar. Bertebarannya riba menyebabkan manusia tak takut dosa dan jauh dari keberkahan. 

Dalam Islam, pemimpin diwajibkan amanah dalam mengurusi urusan rakyatnya. Seperti disampaikan dalam sebuah hadist; "Kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin." (Riwayat Muslim).
 
Seperti itulah Islam mengajarkan kepemimpinan. Seorang pemimpin amanah adalah syarat mutlak dan tak bisa diganggu gugat. Dengan pemimpin amanah, maka Kestabilan perekonomian negara akan terjaga dengan menjalankan ekonomi Islam. Kesejahteraan rakyat pun akan terwujud jika sistem Islam ditegakkan.

Wallahu a'lam.



Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.

Posting Komentar

0 Komentar