Oleh : Yunita
Sudah hampir dua pekan masyarakat Indonesia merasakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Tepatnya Sabtu 3 September 2022, pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Harga Pertalite dari Rp. 7.650 per liter menjadi Rp. 10.000 per liter, Solar dari Rp. 5.150 per liter menjadi Rp. 6.800 per liter, Pertamax dari Rp. 12.500 per liter menjadi 14.500 per liter. Kenaikan BBM ini tentu saja akan berdampak pada kenaikan berbagai kebutuhan pokok. Terlebih kondisi masyarakat yang belum cukup pulih dari pandemic covid 19. Alih-alih meringankan beban rakyat, kenaikan BBM ini justru menambah beban kehidupan rakyat. Namun pemerintah berdalih bahwa subsidi yang selama ini disalurkan untuk masyarakat kurang mampu justru banyak dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas. Subsidi ini pun dinilai telah banyak membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Sementara jika kita melihat perkembangan terhadap harga minyak mentah dunia. Belakangan mulai mengalami penurunan. Sampai pada selasa pagi (13/9/2022) harga minyak mentah dunia khususnya jenis Brent diangka US$ 93,05 per barel. Namun penurunan ini tidak akan serta merta membuat harga BBM yaitu Pertalite dan Solar ikut turun. Menteri Erick Thohir menyebutkan apabila harga minyak dunia turun maka Pertamax pun akan mengikuti mekanisme tersebut dengan menurunkan harga jual pasar masyarakat. Berbeda dengan Pertalite dan solar, keduanya masuk dalam subsidi. Kenaikan harga BBM ini sejatinya untuk menekan subsidi energi pemerintah yang saat ini membengkak hingga Rp. 650 triliun dari yang ditetapkan dalam APBN tahun ini mencapai 502,4 triliun. Erick pun mengatakan bahwa kenaikan harga BBM ini justru untuk mengurangi subsidi, sehingga harganya tidak bisa turun. (CNBC, Selasa, 19/3/2022)
BBM Milik Rakyat, Kembalikan Seutuhnya
Beragam respon telah disampaikan kepada pemerintah atas kebijakan menaikkan harga BBM ini. Sejumlah elemen masyarakat melakukan unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Seperti aksi yang dilakukan oleh 2000 mahasiswa di patung kuda, Jakarta, beberapa hari lalu. 1000 buruh pun tak ketinggalan berdemo.
Gelombang demontrasi pun kembali berlanjut. Kamis, 15 September 2022 BEM SI berdemo di Patung kuda, Jakarta Pusat. Mahasiswa meminta kepada tenaga ahli utama KSP agar pemerintah mencabut kebijakan menaikkan harga BBM. Selain itu, tidak sedikit pula para pakar ekonomi dan politik yang ikut mengkritisi atas kebijakan ini. Kebijakan menaikkan harga BBM dinilai sangat tidak tepat. Mengingat imbas yang akan terjadi bagi kehidupan rakyat khususnya golongan menengh ke bawah. Walaupun pemerintah memberikan bantalan sosial namun hal tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan yang harus ditanggung rakyat. Pencabutan subsidi BBM sebesar Rp. 502 triliun akan diganti dengan Rp. 24,17 triliun untuk 20,65 juta kelompok keluarga penerima manfaat.
Beratnya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok tentu akan mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini tentu saja harus menjadi pertimbangan pemerintah. Ketika daya beli masyarakat menurun dan berlangsung terus menerus maka inflasi pun akan muncul di depan mata. Dosen dan Pakar Ekonomi UM Surabaya, Arin Setyowati menjelaskan inflasi saat ini lebih disebabkan kontraksi biaya produksi yang melambung akibat dorongan dari kenaikan harga bahan baku salah satunya BBM. Semakin laju inflasi meningkat maka semakin berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan menambah jumlah orang miskin di Indonesia. Tentu kita tidak menginginkan hal demikian sehingga pemerintah seharusnya lebih mengkaji ulang atas kebijakannya tersebut.
Berbicara minyak bumi, sejatinya itu merupakan milik rakyat. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api “ (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Hadist tersebut menjelaskan bahwa ketiga unsur tersebut merupakan milik umum. Tidak boleh dimiliki oleh individu atau diswastanisasi.
Minyak bumi yang termasuk dalam kategori api, seharusnya menjadi hak milik kaum muslim. Berbagai pemanfaatan dan sejenisnya diambil semata-mata untuk kepentingan rakyat. Negara betul-betul mengelola dan hasilnya hanya diperuntukan untuk rakyat seutuhnya. Tidak boleh untuk dinikmati oleh segelintir orang atau beberapa komunitas. Rakyat seluruhnya sudah selayaknya mendapatakan hak yang mencukupi dalam memenuhi kebutuhannya. Kepemilikan umum ini yang membatasi individu atau swasta untuk menguasainya. Api merupakan hajat hidup orang banyak, sehingga negaralah yang berhak mengelolanya. Negara memiliki kewenangan dalam mengatur berbagai kebijakan dalam memenuhi segala kepentingan rakyatnya.
Rakyat Adalah Tanggung Jawab Negara
Rakyat bukanlah beban yang hak-haknya dapat dipangkas begitu saja. Rakyat adalah amanah bagi dia yang memegang amanah memimpin rakyat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam TQS. An-Nisa : 48 “Sungguh Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jika kalian menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kalian menetapkan hukum itu dengan adil”.
Begitu pula bagi seorang penguasa, ia wajib sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya dan haram menelantarkan mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW “ Tidak seorang pun pemimpin yang menutup pintunya untuk orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan, dan orang miskin, kecuali Allah akan menutup pintu langit dari kekurangan, kebutuhan, dan kemiskinannya”. (HR. at-Tirmidzi).
Pandangan pelayanan terhadap rakyat harus didasarakan pada kesamaan hak. Tanpa melihat status, ekonomi, bahkan agama. Rakyat di mata penguasa adalah sama. Mereka sama-sama memiliki hak kebutuhan hidup. Pemenuhannya pun harus sama, tidak mempermudah satu golongan dan mempersulit golongan yang lain. Para pemimpin umat sudah seharusnya mengorbankan jaminan kehidupan mereka demi memprioritaskan kebutuhan rakyatnya. Itulah yang kita dapatkan dari teladan Umar bin Khattab. Beliau tidak mau mengkonsumsi daging sebelum dipastikan rakyatnya telah makan. Beliau tidak ingin merasakan kenyang di atas kelaparan rakyatnya. Itulah pemimpin sejati yang akan mengantarkan rakyatnya pada kesejahteraan dan keadilan hakiki. Walllahu ‘alam….
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar