Oleh : Ade Rosanah
Kebijakan baru akhirnya dikeluarkan pemerintah terkait penyaluran BBM bersubsidi (pertalite dan solar). Pemerintah beserta PT Pertamina meluncurkan aplikasi MyPertamina. Langkah ini diambil guna memperketat pembelian BBM bersubsidi oleh masyarakat. Sebab faktanya masyarakat kelas menengah ke atas ikut menikmati BBM bersubsidi. Sehingga penyaluran subsidi BBM tidak tepat sasaran. Seharusnya rakyat kelas bawahlah yang berhak mendapatkan subsidi BBM tersebut.
Maka bagi masyarakat khususnya kalangan bawah yang ingin mendapatkan pertalite dan solar haruslah terlebih dahulu mendaftar di situs http://subsiditepat.mypertamina.id atau aplikasi MyPertamina di telepon selulernya. Rencananya uji coba pembelian BBM bersubsidi lewat aplikasi MyPertamina di mulai tanggal 1 Juli 2022 di lima provinsi antara lain Jawa Barat, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara. Diharapkan pembelian BBM subsidi melalui aplikasi dapat tepat sasaran. Sebab pembeli yang seluruh datanya cocok pada aplikasi berhak mendapatkan subsidi BBM dan dapat melakukan transaksi di seluruh SPBU, (CNN Indonesia, 29/6/2022).
Dengan menggunakan aplikasi MyPertamina untuk pembelian pertalite dan solar sebenarnya merupakan langkah modern yang ditempuh pemerintah saat ini. Memanfaatkan teknologi digital sebagai cara penyaluran BBM bersubsidi agar tepat pada sasarannya yaitu rakyat kecil. Maka secara otomatis masyarakat kecil yang ingin menikmati subsidi BBM jenis solar dan pertalite diharuskan terlebih dahulu memiliki telepon seluler berbasis android untuk mendaftar dan memiliki aplikasi MyPertamina. Selain itu masyarakat harus paham juga tentang cara pengoperasiannya.
Tetapi kenyataannya cara modern tersebut memperlihatkan dengan jelas bagaimana kondisi masyarakat kita hari ini. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Pasalnya belum meratanya teknologi ke daerah pelosok-pelosok. Sebab untuk menikmati teknologi tersebut dibutuhkan sarana penunjang yang memadai. Jaringan internet, telepon seluler dan kuota internet merupakan komponen penting guna menunjang pengoperasian aplikasinya.
Belum lagi keterbatasan kemampuan seseorang dalam menguasai teknologi digital seperti kalangan orang tua. Mayoritas orang tua gagap terhadap teknologi. Ditambah lagi profesi seseorang pun mempengaruhi penguasaan terhadap teknologi. Para petani dan nelayan contohnya, mereka bekerja dengan jenis pekerjaan yang bercorak tradisional yang minim berkolerasi dengan teknologi digital. Selain jarangnya berhubungan dengan teknologi, penghasilan mereka pun sangat minim sehingga upah yang didapatkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan saja.
Kebutuhan lainnya terhadap perangkat teknologi informasi dan komunikasi seperti Handphone, komputer dan laptop tidak dapat mereka peroleh. Sedangkan zaman terus berubah dan berkembang, suatu saat nanti seperti sekarang ini perangkat teknologi tersebut akan berguna bagi mereka. Pastinya traktor petani dan kapal nelayan sangat membutuhkan bahan bakar minyak jenis solar agar mesinnya dapat dihidupkan guna membantu pekerjaannya.
Namun dengan kondisi keuangan yang pas-pasan mengharuskan mereka mendahulukan pemenuhan kebutuhan pokok keluarganya. Sedangkan saat ini semua kebutuhan pokok harganya serba naik. Maka langkah pemerintah mengenai kebijakan penyaluran solar dan pertalite melalui aplikasi sangatlah menyulitkan rakyat kecil untuk mengakses BBM bersubsidi.
Bukan rahasia lagi kondisi ekonomi rakyat saat ini sangat lemah setelah tiga tahun dihantam pandemi. Ditambah lagi dengan meroketnya harga berbagai macam bahan kebutuhan pokok membuat masyarakat menjerit. Maka kesenjangan ekonomi masyarakat pun semakin terlihat. Sehingga kebijakan ini pun dirasa tidak tepat diterapkan sekarang ini dengan pertimbangan dari berbagai aspek. Dari segi ekonomi rakyat pun jadi menambah beban secara finansial.
Bagi masyarakat yang kesulitan dalam menggunakan aplikasi, kemungkinan mereka terpaksa akan beralih mengonsumsi BBM jenis pertamax yang harganya lebih mahal. Padahal sebelumnya pengadaan BBM murah bertujuan untuk membatasi pembeli dan membantu rakyat kelas bawah. Tetapi dengan kebijakan baru pemerintah saat ini justru membuat rakyat harus mengeluarkan biaya lebih untuk mengakses BBM murah. Sebab nyatanya penyedia aplikasi mendapatkan keuntungan di balik kebijakan tersebut. Ada biaya admin sebesar Rp 1.000 yang harus dikeluarkan pengguna aplikasi jika ingin melakukan pembayaran melalui LinkAja.
Meskipun kebijakan baru tersebut bertujuan agar pendistribusian BBM murah tepat sasaran. Tetapi tidak menutup kemungkinan nantinya ada kecemburuan sosial antara orang yang mampu dan tidak mampu memiliki sarana serta prasarana yang mendukung untuk menikmati BBM murah. Walhasil BBM subsidi pun tidak bisa dinikmati oleh semua kalangan bawah. Pendistribusian BBM murah berpotensi salah sasaran lagi. Akhirnya aplikasi tersebut dapat merugikan publik khususnya rakyat kecil.
BBM murah sejatinya diperuntukkan rakyat kecil, tetapi dengan mekanisme cara pembelian BBM subsidi dengan aplikasi sangat kontras dengan kondisi lapisan masyarakat yang menjadi sasarannya. Maka sampai kapan pun persoalan penyaluran BBM murah agar tepat sasaran sulit diwujudkan. Seharusnya pemerintah mempermudah rakyat kecil dalam mendapatkan BBM murah, bukan sebaliknya membuat rakyat kecil kesulitan mengaksesnya. Dengan pembatasan konsumen subsidi BBM melalui aplikasi bisa saja menjadi trik agar konsumsi masyarakat terhadap pertalite berkurang. Kemudian secara perlahan BBM subsidi dihapuskan.
Pemerintah sebagai pihak yang mesti bertanggung jawab atas kehidupan rakyatnya nyatanya tidak ditemui dalam sistem Kapitalisme. Sebab dalam sistem Kapitalisme, negara hanya sebagai regulator saja. Membuat kebijakan yang cenderung menghasilkan keuntungan bagi pengusaha. Sedangkan rakyat selalu menjadi tumbal dari setiap kebijakannya. Sementara dalam sistem ekonomi kapitalis, subsidi yang disediakan untuk masyarakat merupakan pemberian pemerintah yang menjadi beban APBN.
Sedangkan dengan pengelolaan sumber daya alam yang diserahkan kepada pihak swasta akhirnya APBN selalu mengalami defisit. Mengapa? Sebab jika sumber daya alam 100% dikelola oleh negara maka hasil dari pengelolaan SDA tersebut bisa menjadi sumber pemasukan untuk negara dan hasilnya dikembalikan lagi kepada rakyat. Jadi dengan sumber kekayaan alam yang melimpah di negeri ini seharusnya mampu memenuhi berbagai macam kebutuhan pokok masyarakat. Tetapi nyatanya dengan penerapan sistem perekonomian mengenai kebebasan kepemilikan dalam sistem ekonomi kapitalis liberal, kekayaan alam negeri ini rentan diintervensi oleh pihak luar (swasta). Walhasil rakyat tidak bisa menikmati hasil kekayaan alam negerinya yang sebenarnya bisa meringankan beban kehidupan ekonominya.
Namun tidak demikian dengan Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, sumber daya alam seperti BBM merupakan milik umum dan pengelolaannya diserahkan kepada negara. Hasil dari pengelolaan atau keuntungannya akan diserahkan kepada rakyat, baik itu untuk fasilitas dan pelayanan pendidikan, kesehatan, keamanan dan transportasi. Masyarakat pun akan dengan mudah mengakses BBM. Adapun harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Sebab negara memberlakukan harga tunggal. Sehingga negara pun tidak perlu menerapkan kebijakan subsidi BBM untuk masyarakat.
Begitulah kelebihannya sistem ekonomi berbasis syariah jika diterapkan akan mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat. Rakyat tidak akan disulitkan dengan berbagai macam kebijakan yang memberatkan. Justru rakyat akan dilayani dengan rasa penuh tanggung jawab oleh negara. Sebab negara merupakan pelayan umat yang siap bertugas melayani dan bertanggung jawab atas seluruh persoalan hidup umat. Nyatanya persoalan umat hanya dapat diselesaikan dengan Islam. Islam hadir ke tengah-tengah umat bukan hanya sebatas menjadi agama saja, tetapi Islam juga sebagai solusi untuk seluruh problematika kehidupan umat. Islam memecahkan permasalahan dari akarnya dan memberikan solusi tuntas. Maka ketika seluruh aturan Islam diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan, kita akan merasakan betapa indahnya Islam.
Wallahu'alam...
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar