Oleh : Ummu Azam
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan beberapa menteri dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, terkait implementasi program Makan Bergizi Gratis, di Istana Negara,. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan beberapa menteri dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, terkait implementasi program Makan Bergizi Gratis, di Istana Negara.Presiden Prabowo Subianto disebut "Gelisah" karena masih banyak anak yang belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan butuh anggaran mencapai Rp 100 triliun untuk memberi makan gratis ke 82,9 juta penerima manfaat.
Hal ini diungkapkan Dadan, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (17/1/2025). Rapat yang dibahas terkait dengan Program MBG.
"Pak presiden gelisah karena banyak anak yang belum mendapatkan (Makan Bergizi), itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025 (target) 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat.
Namun, Kebijakan MBG tidak menyentuh akar masalah dari banyaknya generasi yang belum terpenuhi kebutuhan gizinya, termasuk tingginya kasus stunting. Ini jauh sekali dari visi awalnya yang begitu bombastis. Pelaksanaan program MBG cenderung ala kadarnya. Alih-alih bisa mengatasi stunting, pada akhirnya para peserta didik penerima MBG yang justru menjadi korban. mulai dari menu yang menuai pro dan kontra hingga fenomena keracunan karena makanan tidak diolah dengan baik.
Menyikapi keberlangsungan MBG berikut seluruh polemiknya, kita harus sadar bahwa program tersebut sudah cacat sejak lahir. Kita juga layak mengkritisi bahwa program tersebut tidak ubahnya sekadar menggugurkan “kewajiban” karena sudah kadung menjadi janji kampanye menjelang pilpres. Ini senada dengan kritik dari seorang mantan pejabat negara pada Desember 2024 terkait alokasi anggaran untuk program MBG yang hanya Rp10.000 per anak per porsi. Menurutnya, anggaran tersebut terlalu kecil mengingat harga bahan pokok yang makin meningkat.
Ini hanya secuil bukti ketakbecusan penguasa, bahkan ketakseriusan mengurus rakyat. Kebijakan MBG tidak menyentuh akar masalah dari banyaknya generasi yang belum terpenuhi kebutuhan gizinya, termasuk tingginya kasus stunting.
Lain halnya dengan sistem islam, dalam islam semua diurusi oleh negara. Mulai dari pendidikan, kesehatan, lapangan kerja bahkan kesejahteraan rakyat jadi prioritas utama.
Dengan penerapan syariat Islam kafah oleh Khilafah, semua dapat terselesaikan dengan izin Allah subhanallaahu wa ta'ala.Wallaahu a'lam bissawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar