Oleh : Sri Setyowati (Aliansi Penulis Rindu Islam)
Pada hari Jumat (19/06/2026), mahasiswa dari perguruan tinggi seperti Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Universitas Mercu Buana mengadakan aksi demonstrasi di depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat dengan berbagai tuntutan.
Pertama, pemulihan ekonomi dan politik nasional yang meliputi diturunkannya harga bahan pokok, harga bahan bakar minyak (BBM), meningkatkan ketersediaan BBM subsidi serta menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kedua, pemberantasan inkompetensi pejabat publik yang meliputi penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengevaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG serta perbaikan komunikasi pemerintah kepada publik.
Ketiga, mengembalikan supremasi sipil yang meliputi, penolakan UU Polri, pembebasan seluruh tahanan politik, dihentikan tindakan represif aparat, dihilangkannya militerisme di ranah sipil serta menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. (megapolitan.kompas.com, 19/06/2026)
Berbagai kritik dilakukan melalui aksi turun jalan mahasiswa. Demikian juga masyarakat melalui media sosial atas kebijakan dan kinerja pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan harapan rakyat.
Kita bisa melihat melemahnya nilai tukar rupiah hingga menembus Rp 18.000 per dolar AS. Naiknya harga BBM non subsidi seperti Pertamax RON 92, awalnya Rp12.300 menjadi Rp16.250. Green 95 dari harga Rp12.900 menjadi Rp17.000. Demikian juga MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang merupakan program besar memerlukan anggaran besar tetapi tidak tepat sasaran dan rawan penyelewengan korupsi hingga memicu pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di sisi lain, pemerintah memandang MBG sebagai program prioritas yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus investasi sumber daya manusia dalam jangka panjang. Ketika muncul kritik terhadap pelaksanaan MBG, pemerintah lebih memilih melakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola daripada menghentikan program tersebut. Tidak hanya itu, kondisi karut marut terjadi dalam berbagai bidang seperti hukum tebang pilih, degradasi moral, politik, dan lainnya yang sedemikian parah, tetapi tidak ditanggapi penguasa dengan serius.
Kebijakan-kebijakan yang dibuat nyatanya tidak bisa menyejahterakan rakyat, tetapi malah menyengsarakan. Hal ini memunculkan kekecewaan dan memicu berbagai pihak untuk melakukan perubahan. Ada yang menginginkan pergantian rezim, kebijakan dibatalkan dan lainnya.
Mengharap perubahan berupa pergantian rezim akan kembali melahirkan kekecewaan baru. Sudah berkali-kali pergantian rezim. Namun, keadaan tidak berubah menjadi lebih baik bahkan semakin parah karena menggunakan sistem yang sama. Kerusakan bukan pada orangnya semata, tetapi pada sistem yang diterapkan saat ini yaitu sistem demokrasi sekuler yang mengabaikan hukum Allah dalam kehidupan.
Manusia dalam sistem ini bebas membuat hukum, padahal sifat manusia lemah dan terbatas hingga hukum dan kebijakan yang dibuat tidak bisa memberikan keadilan karena penuh kepentingan. Kekuasaan menjadi jalan untuk menumpuk kekayaan segelintir orang hingga tidak mampu memberikan kesejahteraan secara adil bagi seluruh rakyat. Peran penguasa sebagai pengurus dan penjaga rakyat tidak dijalankan. Penguasa justru menjadi penjaga kepentingan para pemilik modal. Rakyat dibebani berbagai pajak yang kian mencekik. Penguasa bagaikan penjual dan rakyat sebagai pembeli.
Maka yang diperlukan saat ini bukan hanya pergantian rezim ataupun perubahan kebijakan dengan sistem yang sama yaitu demokrasi sekuler tetapi pergantian menuju sistem Islam kafah.
Islam adalah sebuah ideologi atau sistem kehidupan, bukan hanya sekadar agama ritual yang mengajarkan akidah tetapi mengatur seluruh kehidupan manusia. Mulai dari urusan individu, keluarga, masyarakat, negara dan hubungan internasional. Berbagai aspek juga telah diatur seperti ekonomi, sosial, politik, hukum dan sanksinya, hankam dan lainnya.
Penguasanya berperan sebagai raain yaitu pemimpin atau pengurus rakyat yang bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepadanya.
Untuk itu harus ada perubahan hakiki seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. yaitu melalui dakwah Islam politik. Baik penguasa dan rakyat memiliki kewajiban yang sama dalam memajukan dan menyelesaikan problematik umat.
Dimulai dari pembinaan kader dakwah Islam dan menyebarkannya untuk memahamkan dan mengedukasi umat hingga memiliki pemahaman Islam yang benar dan berjuang bersama jemaah dakwah ideologis demi terwujudnya kehidupan yang sejahtera dan berkah. Sistem kepemimpinan Islam telah terbukti selama 13 abad lebih mampu mewujudkannya.
Wallahu a'lam bishshawab
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar